Seruan Damai Indonesia dan Bangsa Indonesia Keadaan Darurat

Jakarta,wartapers.com - Bangsa dalam Keadaan Darurat - KOMJEN POL (P) DR. (HC) DRS.DHARMA PONGREKUN.MM.,MH maka Segenap elemen  bangsa Indonesia tetap menjaga Ketertiban lingkungan dan Fasilitas umum yang kondisi yang nyaman tentram. Ingatkan Bahwa Indonesia Seutuhnya Adalah Milik Rakyat Indonesia, Waspada Terhadap Agenda Global. Senin 01/09/2025.

Seruan Kepada Presiden Prabowo dan DPR, Kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, menggugah keprihatinan Komjen Pol. Purn. Dharma Pongrekun dan menyerukan beberapa hal penting untuk kita pahami bersama. Dalam keterangannya, pertama-tama Dharma mengucapkan turut berdukacita yang mendalam atas korban meninggal saat unjuk rasa yang terjadi beberapa hari yang lalu, saudara Affan Kurniawan. 

Menurut pandangan pribadi Dharma Pongrekun menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari akumulasi jeritan jiwa rakyat yang terhimpit dan akibat dari penerapan sistem kapitalis dalam berbangsa dan bernegara.

Sistem kapitalis adalah sistem yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, dikarena kan tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa unjuk rasa yang terjadi karena sistem ketatanegaraan kita yang telah melenceng jauh dari cita-cita dan tujuan luhur Proklamasi Kemerdekaan. 

Cita-cita Proklamasi adalah membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dharma juga menyampaikan bahwa saat ini para penyelenggara negara hanyut dalam arus globalisasi yang justru membawa kita pada penjajahan gaya baru, dengan menjalankan sistem kapitalis.

Agenda global yang tidak berpihak pada rakyat ini harus kita waspadai. Rakyat harus bersatu untuk menolak kebijakan-kebijakan brutal yang berpihaknya justru pada agenda global. 

Melalui adigium solus populi suprema les esto - keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, Dharma Pongrekun berseru kepada para pemimpin negri ini untuk tidak menghianati rakyat, janganlah rakyat dilukai. Perintah adalah pelayan rakyat, dan bukan sebaliknya minta dilayani. DPR sebagai wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan rakyat, tapi justru tidak sungguh-sungguh memperjuangkan yang diwakilinya, malah memuluskan penerapan sistem kapitalis dan agenda global. 

Kembali lagi, yang dibangun seharusnya adalah sistem yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk mencegah ternjadinya hal-hal :

1. Kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar;

2. Kekayaan alam dan sumberdaya strategis tidak lagi dikuasi oleh perorangan,  segelintir orang atau korporasi besar;

3. Kedaulatan politik dan ekonomi hanya menjadi ilusi;

4. Rakyat kehilangan kemampuan untuk menentukan arah hidup bangsa. 

Akan tetapi Dharma Pongrekun juga menyatakan bahwa kita masih punya harapan dengan kunci utama adalah kesadaran, persatuan kita adalah kekuatan utama, suara kita adalah bentuk perlawanan, dan waspada dengan arsitek gelap yang mengendalikan sistem tapi tidak berpihak pada rakyat. Beliau juga mengimbuhkan bahwa rakyat harus bangkit dan tidak ragu untuk menyuarakan aspirasi demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kepada Presiden Prabowo, dalam karangan akhirnya Dharma juga berseru  supaya Presiden mengembalikan cita-cita dan tujuan Proklamasi untuk mewujudkan keadilan sosial, dan bagi DPR untuk jangan lagi membuat perundang-undangan berdasarkan pesanan dari pemodal besar yang isinya bertujuan untuk mengambil alih kedaulatan bangsa kita.

Pewarta: Martha Silitonga

Editor; redaksi