Korupsi Bansos Terungkap di Sampang, Penerima Bersyukur Dana Cair Utuh Setelah Pergantian Kepala Desa
SAMPANG , wartapers.com - Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, menjadi sorotan setelah praktik dugaan korupsi terungkap ke publik. Warga penerima manfaat kini bisa tersenyum lega lantaran dana bantuan yang sebelumnya diduga disunat oleh oknum, kini disalurkan secara utuh setelah pergantian kepemimpinan desa. Perubahan ini diapresiasi oleh masyarakat, yang telah lama menanti transparansi dalam penyaluran dana bansos. Selasa 02/09/2025.
Siapa yang bertanggung jawab atas pemotongan dana PKH ini masih menjadi pertanyaan besar. Namun, menurut seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, praktik ini telah berlangsung lama. Sumber tersebut menyebutkan bahwa hampir 95% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Banyukapah tidak pernah memegang buku tabungan atau kartu PKH mereka. Mereka hanya diberi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kondisi ini menciptakan celah bagi oknum untuk menyunat dana bantuan.
Kondisi ini, menurut sumber tersebut, menjadi tanda tanya besar bagi warga mengenai kinerja pemerintah desa sebelumnya yang terbilang sangat buruk .
"Hingga saat ini, hampir 95% KPM tidak pegang kartu dan buku tabungannya, akan tetapi hanya pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saja," ujar sumber tersebut, yang memberikan bukti bahwa sistem penyaluran bansos sebelumnya sangat rawan penyalahgunaan.
Saat ini, di bawah kepemimpinan Pj Kepala Desa Ruspandi, warga penerima manfaat mengaku dana bansos PKH diterima secara utuh, tanpa potongan. Hal ini menjadi kelegaan besar, terutama bagi KPM yang selama ini hanya menerima sebagian kecil dari dana yang seharusnya mereka dapatkan.
Kiptiyah, salah satu KPM, menceritakan pengalamannya waktu dirinya menerima bantuan tersebut.
"Dulu hanya dapat dua ratus dua puluh lima ribu (Rp 225.000), sekarang saya dapat satu juta dua ratus," ungkapnya.
Perbedaan nominal yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa selama ini, ada potongan dana yang dilakukan secara sistematis. Dengan adanya transparansi ini, KPM bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan anak atau modal usaha kecil.
Pj Kepala Desa Banyukapah, Ruspandi, memastikan bahwa timnya telah menyalurkan dana bansos PKH sesuai prosedur yang berlaku. Dia berharap dana bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat. Ruspandi menegaskan bahwa komitmennya adalah untuk memastikan setiap bantuan pemerintah pusat sampai ke tangan yang berhak, tanpa ada potongan sedikit pun.
Tokoh masyarakat setempat, H. Adi, mengatakan bahwa praktik ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
"Terima kasih kepada Pemdes Banyukapah, karena telah menyalurkan dana bansos secara utuh dan transparan," ujarnya.
Ia berharap kebijakan seperti ini dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Sampang. Sikap transparan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga tercipta hubungan yang lebih baik dan solid antara pemerintah dan warga.
Penyaluran dana PKH yang transparan ini terjadi pada Selasa (2/9/2025), saat Pj Kepala Desa Ruspandi memastikan dana cair utuh. Namun, praktik penyunatan dana oleh oknum-oknum di pemerintahan desa sebelumnya diduga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
Peristiwa ini terjadi di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, sebuah wilayah di mana banyak KPM yang menggantungkan hidupnya dari bantuan sosial pemerintah.
Terungkapnya kasus ini menjadi momentum penting untuk mendorong aparat hukum agar mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam pemotongan dana bantuan bagi warga miskin ini. Pemberian sanksi yang tegas dapat menjadi efek jera, agar praktik serupa tidak terulang di masa depan.
Masyarakat berharap transparansi yang diterapkan di Desa Banyukapah dapat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, memastikan setiap bantuan pemerintah sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
Redaksi/tim