LEWOLEBA – wartapers.com - Di ruas jalan trans Lembata, tepatnya di jantung Kota Lewoleba, deret lapak liar menjamur seperti cendawan di musim hujan. Di sana, ikan beraroma tajam dan sayur-mayur layu bersaing merebut perhatian pembeli, sementara para pedagang menggelar dagangan mereka nyaris di badan jalan. Lalu lintas tersendat, pengendara mengumpat, dan kota yang digadang-gadang sebagai pusat pertumbuhan itu menjelma menjadi pasar tumpah yang semrawut—tak ubahnya halaman belakang yang luput dari sapu.
Kondisi ini tak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga merusak wajah Lewoleba sebagai ibu kota Kabupaten Lembata. Kota yang dalam dokumen perencanaan diimpikan bersih, nyaman, bercahaya, dan estetis itu kini tampak muram di siang hari dan gelap gulita saat malam menjelang.
Minimnya lampu penerangan jalan membuat banyak sudut kota tenggelam dalam bayang-bayang. Tumpukan sampah tak terangkut, selokan mampet, dan taman kota berubah fungsi jadi tempat buang sampah dan lapak liar. Semua ini menambah daftar panjang pekerjaan rumah yang menanti campur tangan serius dari pemerintah daerah.
Desakan untuk bertindak pun datang dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Lembata, Langobelen G. Fransiskus, menilai kebersihan kota semestinya menjadi prioritas utama pemerintah. “Tidak bisa dibiarkan terus begini,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, Sabtu (17/5). Menurutnya, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengembalikan ketertiban kota.
Frans menekankan pentingnya penertiban para pedagang kaki lima yang membuka lapak seenaknya di tepi jalan. Selain mengganggu ketertiban, mereka juga membuat pasar-pasar resmi seperti Pasar Timur dan Pasar Pada kehilangan fungsinya. Kini, dua pasar itu lebih mirip gudang kosong ketimbang pusat transaksi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata segera menyusun langkah konkret dalam pembahasan perubahan anggaran yang dijadwalkan pada bulan Juni mendatang. Menurutnya, pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk penerangan jalan, operasional penertiban pedagang, serta rehabilitasi taman dan ruang terbuka publik.
Frans menyoroti kondisi Taman Ria Swolsa Tite yang ironis. Taman yang awalnya didesain sebagai ruang publik artistik, tempat pentas seni, olahraga, dan aktivitas malam hari, kini nyaris tak dikenali. “Fungsinya hilang. Sekarang lebih mirip tempat pembuangan sampah,” ujar Frans.
Ia mengusulkan pemerintah menerapkan sistem zonasi tanggung jawab kebersihan kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD), komunitas, dan sekolah. Model seperti ini, katanya, akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan kota.
“Kalau semua pihak terlibatu dan diberi zona masing-masing, beban kerja dinas kebersihan bisa terbantu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja,” katanya. Pendekatan kolaboratif ini dinilai lebih efektif dalam menciptakan perubahan berkelanjutan.
Frans juga menyinggung peran Camat Nubatukan, Dion Ola Wutun, yang dianggap sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah kota. Ia berharap camat tak tinggal diam dan segera menggerakkan potensi lokal untuk menata kembali wajah kota Lewoleba.
“Lewoleba ini punya potensi besar untuk menjadi kota yang elok dan nyaman. Tapi kalau tidak ada keseriusan, semua mimpi itu hanya akan tinggal di atas kertas,” pungkasnya.
Pewarta : sabatani
Editor; Redaksi
