KOLAKA, WARTAPERS.COM — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo (BEM UHO) melalui Kementerian Hukum dan HAM menggelar aksi cipta kondisi di perempatan Kampus Baru UHO. Aksi ini digelar sebagai bentuk refleksi atas 100 hari kerja Gubernur Sulawesi Tenggara serta desakan atas kejelasan hukum terhadap dugaan korupsi yang menyeret nama Wali Kota Kendari. Sabtu 28/06/2025.
Adil Mono Arso, selaku Menteri Hukum dan HAM BEM UHO, menyampaikan bahwa aksi ini adalah sinyal tegas dari mahasiswa terhadap problematika mendasar yang masih menghantui Sultra. Dalam pernyataannya di lokasi aksi, Adil mengatakan:
“Cipta kondisi ini kami lakukan sebagai bentuk keseriusan kami dalam menyoroti berbagai masalah hukum dan kebijakan yang tidak kunjung tuntas. Di sektor pertambangan, eksploitasi di pulau-pulau kecil belum menunjukkan arah keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Belum lagi kondisi pelayanan kesehatan yang masih mencekam di beberapa wilayah Sultra.”
Selain itu, BEM UHO juga menyoroti perkembangan terbaru di ruang persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari, terkait dengan dugaan korupsi dana makan dan minum, yang disebut-sebut melibatkan mantan Wakil Wali Kota Kendari, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Kendari.
“Kami meminta klarifikasi langsung dari Wali Kota Kendari. Nama beliau disebut dalam persidangan, dan publik berhak tahu duduk persoalannya. Kami akan terus mengawal proses hukum ini di pengadilan Tipikor Kendari,” tambah Adil.
juga mengajak kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk bersamai aksi yang akan di bangun selanjutnya dalam mengawal bentuk keseriusan BEM UHO
Aksi ini juga menjadi pengingat kepada seluruh pemangku kebijakan agar lebih responsif terhadap suara publik, khususnya kaum muda dan mahasiswa, yang akan terus kritis dan hadir dalam setiap proses penegakan hukum dan pembangunan daerah.
Pewarta : Asril wp
Editor: redaksi
