gambar Promosi
SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA
BREAKING NEWS

UMP NTT 2027 Bertambah 5,97 Persen, Pekerja Terima Rp2,6 Juta

 

KUPANG,  Wartapers.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen atau bertambah Rp146.543 dibandingkan UMP Tahun 2026 yang berada pada posisi Rp2.455.498.

Penetapan tersebut dilakukan Gubernur NTT melalui Keputusan Gubernur Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak pekerja sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup tenaga kerja dan kondisi perekonomian daerah.

Sebelum keputusan ditetapkan, Dewan Pengupahan Provinsi NTT telah menggelar pembahasan terkait perhitungan besaran upah minimum. Forum tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha melalui APINDO, akademisi hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Proses penghitungan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan menggunakan nilai Alpha sebesar 0,70, sesuai rentang yang menjadi acuan dalam formula penghitungan upah minimum.

Hasil pembahasan kemudian menghasilkan rekomendasi kepada Gubernur NTT untuk menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,97 persen, sehingga nominal upah minimum provinsi untuk tahun mendatang mencapai Rp2.602.441.

Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan UMP tersebut menjadi pedoman wajib bagi seluruh pemberi kerja di wilayah NTT, baik instansi pemerintah maupun sektor swasta, dalam pelaksanaan pembayaran upah pekerja.

Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara itu, perusahaan yang selama ini telah memberikan upah di atas ketentuan minimum tidak diperbolehkan menurunkan besaran upah yang telah diberikan kepada pekerjanya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap implementasinya.

Melalui pengawasan tersebut, pemerintah berharap ketentuan upah minimum dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh perusahaan dan menjadi instrumen perlindungan pekerja sekaligus mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis di Nusa Tenggara Timur.


Pewarta: unny 

Editor: redaksi

BERITA NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image