Proyek Revitalisasi SDN Lombang Dajah 1 Jadi Sorotan Publik, Papan Informasi dan Penerapan K3 Dipertanyakan
BANGKALAN || WARTAPERS.COM – Pelaksanaan proyek revitalisasi di UPTD SDN Lombang Dajah 1, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menjadi sorotan publik. Pasalnya, berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, pekerjaan pembangunan tersebut diduga belum dilengkapi papan informasi proyek serta belum menunjukkan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara memadai.
Selain itu, muncul dugaan bahwa pelaksanaan pekerjaan melibatkan pihak ketiga. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Tidak adanya papan informasi proyek di lokasi kegiatan menjadi perhatian tersendiri. Sebab, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran negara. Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana kegiatan, hingga jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
Di sisi lain, dugaan belum tersedianya alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja juga perlu mendapat perhatian serius. Penerapan standar K3 dalam pekerjaan konstruksi merupakan aspek penting untuk melindungi keselamatan pekerja serta mencegah terjadinya kecelakaan selama proses pembangunan berlangsung, (18/11/2026).
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah UPTD SDN Lombang Dajah 1 terkait pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah belum memberikan jawaban maupun keterangan resmi atas konfirmasi yang disampaikan.
Sejumlah persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, khususnya bidang yang membidangi program revitalisasi satuan pendidikan, agar segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan administrasi, teknis pembangunan, mekanisme pengadaan, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, pihak berwenang diharapkan mengambil langkah evaluasi dan memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus dijalankan. Hal tersebut sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menjadi salah satu landasan dalam mewujudkan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.
Aspek keselamatan konstruksi juga wajib diperhatikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proyek revitalisasi sekolah harus dilakukan secara serius agar kualitas pembangunan dan keselamatan pekerja tetap terjamin.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari kepala sekolah maupun pihak pelaksana proyek terkait dugaan tidak adanya papan informasi, penerapan standar K3, dan keterlibatan pihak ketiga dalam pekerjaan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Pewarta: MK
Editor: redaksi
