Dugaan Pungutan Rp500 Ribu dalam Pengurusan Kenaikan Pangkat Nakes Disorot FPB, Lima Nakes Puskesmas Tanah Merah Masuk Pengusulan
BANGKALAN || Wartapers.com – Dugaan adanya permintaan uang sebesar Rp500.000 dalam proses pengurusan kenaikan pangkat tenaga kesehatan (nakes) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan. Forum Pemuda Bangkalan (FPB) Jawa Timur menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan aparatur sipil negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan.
Setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad (K), memberikan penjelasan resmi bahwa tidak ada ketentuan pembayaran dalam proses kenaikan pangkat, perhatian kini mengarah pada pelaksanaan administrasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya Puskesmas Tanah Merah.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Tanah Merah, Khadijah, S.Keb., Bd., M.Kes., pada Selasa (10/11/2026), diketahui terdapat lima tenaga kesehatan di lingkungan puskesmas tersebut yang masuk dalam proses pengusulan kenaikan pangkat Khadijah membenarkan adanya lima tenaga kesehatan yang mengikuti proses pengusulan kenaikan pangkat tersebut.
Namun, ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai dugaan permintaan uang sebesar Rp500.000 yang berkembang di masyarakat dan sejumlah platform media sosial, termasuk apakah ada tenaga kesehatan yang mengalami atau mengetahui praktik tersebut, Khadijah mengarahkan agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan langsung dari Kepala Puskesmas Tanah Merah mengenai ada atau tidaknya permintaan uang kepada tenaga kesehatan yang sedang mengurus kenaikan pangkat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad (K), melalui keterangan resminya menegaskan bahwa tidak ada kebijakan maupun ketentuan di lingkungan Dinas Kesehatan yang mewajibkan pegawai membayar Rp500.000 ataupun sejumlah uang lainnya untuk mengurus kenaikan pangkat.
Menurut penjelasan Dinkes, proses administrasi kenaikan pangkat ASN dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan sistem pelayanan kepegawaian yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dinkes juga menyatakan bahwa informasi mengenai dugaan permintaan uang tersebut merupakan persoalan serius yang perlu ditelusuri secara objektif.
Pihaknya berkomitmen melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait serta berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan dan kepegawaian.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan adanya tindakan meminta atau menerima uang tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi perkembangan tersebut, anggota Forum Pemuda Bangkalan Jawa Timur menilai persoalan dugaan permintaan uang dalam pengurusan kenaikan pangkat ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Menurutnya, meskipun Dinas Kesehatan telah menyatakan tidak ada tarif resmi sebesar Rp500.000, hal tersebut belum secara otomatis menjawab apakah di lapangan terdapat oknum yang diduga meminta sejumlah uang kepada tenaga kesehatan.
"Ini perlu dipertanyakan dan ditelusuri lebih dalam. Jangan sampai tenaga kesehatan yang seharusnya mendapatkan hak kepegawaiannya justru dibebani pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Kami berharap Dinas Kesehatan tidak hanya memberikan klarifikasi secara administratif, tetapi juga memastikan kondisi sebenarnya di lapangan," tegasnya.
FPB juga menilai keberadaan lima tenaga kesehatan Puskesmas Tanah Merah yang masuk dalam proses pengusulan kenaikan pangkat perlu menjadi bagian dari pendalaman informasi, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan bahwa mereka mengetahui atau terlibat dalam dugaan tersebut.
Transparansi dan keterbukaan dari seluruh pihak sangat diperlukan agar tidak muncul dugaan dugaan baru yang dapat merusak kepercayaan pegawai terhadap pelayanan administrasi kepegawaian.
FPB berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan bersama instansi terkait segera melakukan penelusuran secara menyeluruh, termasuk meminta keterangan kepada tenaga kesehatan yang mengikuti proses pengusulan kenaikan pangkat.
Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai alur pengurusan, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya permintaan pembayaran di luar ketentuan resmi.
Sebagai bentuk keterbukaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan juga telah menyediakan saluran pengaduan melalui nomor 0821 449 1144 bagi pegawai yang mengetahui atau mengalami permintaan pembayaran di luar ketentuan resmi.
Hingga kini, publik masih menantikan hasil penelusuran dan langkah konkret Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
FPB menegaskan bahwa persoalan ini harus dibuka secara terang dan transparan. Jangan sampai muncul anggapan bahwa pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan mulai tidak baik-baik saja. Jika memang tidak ada pungutan, buktikan melalui transparansi dan hasil pemeriksaan yang jelas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Pewarta : MK
Editor: redaksi
