Masyarakat Soroti Kualitas Infrastruktur Jalan di Bangkalan, Minta Audit BPK
BANGKALAN || Wartapers.com — Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menyampaikan keluhan terhadap kondisi sejumlah ruas jalan kabupaten yang dinilai mengalami kerusakan meski pekerjaan infrastruktur tersebut relatif belum lama selesai.
Keluhan warga antara lain terkait permukaan jalan yang mulai retak dan mengelupas. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.
Warga mempertanyakan apakah pelaksanaan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak yang telah ditetapkan.
“Anggaran yang digunakan cukup besar dan bersumber dari uang negara. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang ditentukan,” keluh salah seorang warga.
Menurut masyarakat, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan.
Warga juga meminta agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sejumlah proyek jalan yang dikeluhkan, termasuk pengecekan volume pekerjaan, mutu material, ketebalan lapisan jalan, serta kesesuaiannya dengan dokumen kontrak dan RAB.
Selain itu, masyarakat mendorong adanya audit atau pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila memang terdapat indikasi permasalahan dalam penggunaan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai uang negara yang berasal dari masyarakat digunakan untuk pembangunan yang hasilnya tidak sesuai dengan anggaran. Kalau memang ada dugaan ketidaksesuaian, kami berharap dilakukan pemeriksaan secara transparan,” lanjut warga.
Masyarakat juga berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti apabila nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek. Namun, dugaan ketidaksesuaian RAB, volume maupun spesifikasi pekerjaan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan administrasi oleh pihak yang berwenang.
Hingga berita ini disusun, keluhan masyarakat tersebut menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat mendorong evaluasi terhadap kualitas pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangkalan.(23/09/2026).
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan pembangunan secara kuantitas, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, serta pengawasan yang berjalan secara profesional agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka,"
Pewarta: MK
Editor: redaksi
