Ketua FPB Soroti Pemerataan Infrastruktur Jalan Kabupaten Bangkalan, Minta Pengawasan dan Audit Diperkuat
BANGKALAN | Wartapers.com — Ketua Forum Pemuda Bangkalan (FPB), M. Mukri, menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sorotan tersebut muncul menyusul masih adanya ruas jalan di sejumlah wilayah yang dinilai belum mendapatkan penanganan secara optimal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sebelumnya mengalokasikan anggaran lebih dari Rp101 miliar untuk penanganan sekitar 56 ruas jalan pada tahun anggaran 2026. Namun, proses realisasi pekerjaan sempat mengalami kendala sehingga belum seluruh kegiatan dapat segera dilelang. Salah satu faktor yang disebut menjadi pertimbangan adalah kondisi harga material yang mengalami ketidakpastian.
Di sisi lain, keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak, berlubang, maupun membutuhkan perbaikan masih ditemukan di sejumlah wilayah, khususnya kawasan pinggiran. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena infrastruktur jalan berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan keselamatan pengguna jalan.
Ketua FPB, M. Mukri, meminta Pemkab Bangkalan memastikan pembangunan dan pemeliharaan jalan dilaksanakan secara merata serta sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
“Ini perlu kita awasi bersama. Jangan sampai ada pembangunan jalan yang sudah dikerjakan, tetapi kualitas maupun pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di lapangan,” ujar M. Mukri.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya diperlukan terhadap jalan yang belum diperbaiki, tetapi juga terhadap pekerjaan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
FPB juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga pengawasan terkait untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangkalan, terutama apabila terdapat indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, kontrak, atau ketentuan pengadaan.
“Kami meminta agar pengawasan diperkuat dan bila diperlukan dilakukan audit sesuai kewenangan. Ini menyangkut uang negara yang bersumber dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil justru menjadi pihak yang dirugikan apabila kualitas pembangunan tidak sesuai dengan yang seharusnya,” tegasnya.
M. Mukri menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan aspek pemerataan, kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
FPB berharap Pemkab Bangkalan bersama instansi teknis dan lembaga pengawasan dapat memastikan setiap proyek jalan yang menggunakan anggaran negara dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, perhatian terhadap infrastruktur jalan tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada sejauh mana anggaran tersebut terealisasi secara tepat, kualitas pekerjaan terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan "
Pewarta: MK
Editor: redaksi
