Gizi Anak Terabaikan, GASI Beber Dugaan Kecurangan Program MBG Darun Najah Jrengik
SAMPANG - Program Menu Bergizi (MBG) di Yayasan Darun Najah Kecamatan Jrengik kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah siswa diduga tidak menerima menu makanan sesuai hak dan besaran anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Pada Kamis (30/10/2025), jatah makanan yang diterima siswa hanya berupa mie, sedikit tumisan sayur, dua buah siomay, satu buah salak, dan satu kemasan minuman sari kacang hijau. Menu tersebut dinilai jauh dari standar kecukupan gizi bagi pelajar.
Ketua Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Achmad, menyebut temuan ini bukan yang pertama.
“Lagi-lagi hak anak diduga dipangkas. Dengan anggaran Rp10 ribu per siswa, menu seperti itu sangat tidak masuk akal. Kami menduga ada mark up laporan SPJ dan pemotongan hak siswa. Kami sudah kantongi bukti per harinya,” tegas Achmad.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap siswa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp15.000, dengan pembagian sebagai berikut:
Rp2.000 disebut sebagai profit yayasan
Rp3.000 untuk tenaga kerja
Rp10.000 seharusnya dialokasikan untuk makanan siswa
Namun, menu yang diberikan dinilai tidak sepadan dengan nilai konsumsi sebesar Rp10.000 tersebut.
Menindaklanjuti temuan ini, GASI berencana mengirimkan surat resmi kepada penanggung jawab program MBG di BGN agar dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh.
“Kalau ditemukan kerugian negara atau pelanggaran, kami akan dorong aparat penegak hukum turun tangan,” tambah Achmad.
Upaya tim media untuk menghubungi Ketua MBG Yayasan Darun Najah guna memperoleh hak jawab belum membuahkan hasil. Begitu pula dengan Camat Jrengik selaku pengawas wilayah yang belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan.
Program Menu Bergizi sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi siswa dan mendukung kualitas belajar di sekolah. Namun, indikasi penyimpangan seperti yang terjadi di Yayasan Darun Najah Jrengik menimbulkan keprihatinan publik.
GASI menegaskan akan terus mengawal dan membuka setiap dugaan pelanggaran agar penggunaan dana publik benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada anak didik ( Tim )
