Pengiriman Makanan Program MBG di Kecamatan Tragah Diduga Terlambat, Warga Minta Pengawasan Diperketat

BANGKALAN Wartapers.com — Pengiriman makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, menjadi sorotan warga. Pasalnya, makanan untuk penerima manfaat disebut baru dikirim sekitar pukul 11.08 WIB, sehingga dinilai berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan yang seharusnya.

Keterlambatan tersebut dikeluhkan karena penerima manfaat, termasuk ibu hamil (bumil) dan anak balita, disebut telah menunggu sejak pagi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas pelayanan dan ketepatan waktu distribusi makanan dalam program MBG.

Warga meminta agar pengawasan terhadap SPPG di Kecamatan Tragah diperketat. Pengawas koordinator kecamatan (korcam) diharapkan memberikan teguran apabila ditemukan adanya keterlambatan atau pelaksanaan distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan program.

“Program MBG merupakan program pemerintah yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar diawasi dan tidak boleh dijadikan sebagai kegiatan yang dijalankan sembarangan,” ujar Mukri salah satu warga Dusun Gundul Desa Siket Laok",

Warga juga meminta agar satuan tugas (satgas) atau pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi MBG di wilayah tersebut. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran berulang dan terbukti tidak menjalankan tugas sesuai aturan, warga berharap diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Program MBG sendiri ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk kelompok penerima manfaat seperti ibu hamil dan anak balita. Oleh sebab itu, ketepatan waktu distribusi, kualitas makanan, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan dinilai menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Masyarakat berharap pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, melalui pihak dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG, dapat memastikan pengawasan berjalan secara serius hingga ke tingkat daerah.

Hingga berita ini ditulis, diperlukan klarifikasi dari pihak SPPG terkait, pengawas korcam, dan instansi yang membidangi program MBG mengenai penyebab keterlambatan pengiriman tersebut serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku." ungkap, Mukri,

Pewarta: HS

Editor: redaksi