Dugaan Proyek Saluran HIPPA Rp195 Juta Asal Jadi, BBWS Brantas Didesak Turun Tangan

Proyek yang dibiayai anggaran negara ini diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan dan tidak memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan pada Minggu (16/8/2026), ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran fisik konstruksi. Pemasangan batu saluran terlihat minim galian tanah, material batu sekadar ditumpuk tanpa tatanan yang kokoh, serta muncul retakan signifikan di beberapa titik bangunan.

Potret ini memperkuat dugaan rendahnya mutu adonan semen dan pasir yang digunakan pelaksana di lapangan.

Lemahnya pengawasan dari pihak terkait diduga menjadi pemicu utama buruknya kualitas pengerjaan proyek tersebut. Pelaksanaan di lapangan dinilai mengabaikan petunjuk teknis (juknis) konstruksi irigasi, sehingga berpotensi mengurangi umur pakai bangunan dan merugikan para petani lokal yang menjadi sasaran penerima manfaat program.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama, penanggung jawab lapangan, Zairosi (H. Rosi), menyatakan bahwa proyek tersebut merupakan milik anaknya, H. Nuri. Ia membantah temuan media dan mengklaim bahwa foto keretakan konstruksi yang beredar merupakan dokumentasi lama, sebab pihak pelaksana telah melakukan perbaikan di lokasi.

"Itu foto lama Lek, proyek itu milik anaknya H. Nuri. Sudah diperbaiki Mas, silakan Sampean datang kembali ke lokasi untuk mengeceknya," ujar H. Rosi saat memberikan klarifikasi tertulis via WhatsApp kepada media ini saat dikonfirmasi Minggu 16/8/2026.

Meski klaim perbaikan telah disampaikan, warga dan aktivis setempat menilai bahwa munculnya keretakan sejak awal tetap memerlukan evaluasi menyeluruh.

Langkah perbaikan yang dilakukan secara mendadak pasca-sorotan media diyakini belum menjamin kekuatan struktur fisik bangunan secara keseluruhan.

Atas kondisi tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas didesak untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek di Desa Tanggumung.

Masyarakat berharap instansi pembuat kebijakan tersebut bertindak tegas guna memastikan kualitas pengerjaan sesuai standar operasional dan anggaran ratusan juta rupiah tersebut tidak terbuang sia-sia.

M45 Br4y