Abaikan Keterbukaan Informasi , Proyek U-Ditch di Sampang Diduga dikerjakan Asal-Asalan

SAMPANG, wartapers.com — Proyek pembangunan saluran drainase menggunakan beton U-Ditch di Kabupaten Sampang kembali menuai kritik tajam dari masyarakat.

Pekerjaan fisik yang tengah berlangsung pada pertengahan Agustus 2026 ini dinilai dikerjakan secara asal-asalan serta mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik dan standar keselamatan kerja,Rabu 12/08/2026.

​Berdasarkan hasil monitoring di lokasi konstruksi,  pemasangan beton U-Ditch diduga kuat tidak menggunakan lapisan dasar pasir (sand bedding) sesuai standar petunjuk teknis ( juknis)  konstruksi. 

Pengabaian landasan pasir ini dikhawatirkan akan memicu penurunan permukaan tanah secara tidak merata, sehingga berpotensi besar merusak kekuatan, stabilitas, dan ketahanan jangka panjang struktur drainase.

​Selain kualitas fisik yang meragukan, proyek ini juga disorot karena tidak ditemukannya papan informasi di sekitar lokasi kegiatan. Kondisi ini membuat proyek terkesan misterius tanpa identitas yang jelas, sehingga masyarakat maupun lembaga pengawas kesulitan untuk mengetahui detail pelaksanaan pembangunan.

​Minimnya transparansi ini menimbulkan gelombang tanda tanya besar di tengah publik terkait asal-usul sumber anggaran proyek tersebut. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah pekerjaan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau swadaya masyarakat, padahal penggunaan fasilitas publik wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.

​Sorotan lain juga mengarah pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para buruh di lapangan. Meski sebagian pekerja terlihat mengenakan rompi keselamatan, peralatan pelindung diri (APD) esensial lainnya seperti helm proyek dan sepatu boots keselamatan tampak sebagian diabaikan, yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa para buruh.

​Guna menjaga keberimbangan berita , upaya konfirmasi telah dilakukan kepada sosok yang disebut-sebut sebagai penanggung jawab lapangan bernama Bambang.

Namun, usaha itu pun temui jalan buntu,  hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp terkait sumber anggaran, spesifikasi teknis, dan legalitas proyek belum mendapatkan respons.

​Kondisi ini mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait di Kabupaten Sampang untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga menindak tegas setiap indikasi pelanggaran spesifikasi demi menjamin kualitas infrastruktur dan hak informasi masyarakat.

M45 Br4y