Minimnya Fasilitas se Kelas Pemerintah saat Audiensi ke Satgas MBG , Ketua MCS Sebut Mereka "Macan Ompong" tak Serius Dorong Program Presiden

Foto: Media Center Sampang ( MCS) gelar Implementasi di Kantor Pendopo 2 terkait program strategis nasional presiden Prabowo, (dok. masbray). Kamis,09/07/2026.

SAMPANG, wartapers.com - Organisasi Media Center Sampang (MCS) kembali melayangkan desakan keras kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Kabupaten Sampang,Kamis 09/07/2026.

Mereka meminta Satgas untuk segera mengoptimalkan peran pentingnya dalam mengawal serta mengevaluasi program strategis nasional yang digagas oleh Presiden RI tersebut.

Langkah ini diambil lantaran program yang hampir berjalan selama setahun lebih itu dinilai masih menyisakan kebingungan di tengah masyarakat terkait sistem pelaksanaannya. MCS menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik serta perlunya pengawasan yang ketat dari hulu ke hilir sebelum bantuan makanan tersebut didistribusikan secara luas.

Secara problematis, program yang awalnya diproyeksikan memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat ini justru dinilai membawa dampak buruk bagi sektor lain. Salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak langsung dan merasa dirugikan adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Program strategis Presiden yang kerap digandrungi oleh jajaran pejabat publik ini dituding hanya memberikan harapan palsu bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Selain memperketat persaingan harga komoditas sembako yang kian melonjak di pasaran, program ini secara tidak langsung dinilai telah mengerdilkan mata pencaharian para pedagang lokal.

Potret pelik ini terjadi karena pasokan bahan baku yang diperoleh pengelola program tidak dibeli langsung dari pedagang di pasar tradisional setempat melainkan pihak penyelenggara di tingkat satuan pelayanan ditengarai lebih memilih mendatangkan komoditas bahan makanan langsung dari petani atau distributor grosir di luar daerah.

"Program ini secara jelas tidak memberi dampak positif pada UMKM lokal atau pedagang. Mungkin karena harga di pasar masih relatif mahal, sehingga kalau mereka membeli langsung pada petani atau grosir luar daerah jelas-jelas harganya lebih murah," ungkap salah satu anggota MCS saat audiensi berlangsung , Kamis, 09/07/2026.

Melalui implementasi audiensi yang telah diagendakan tersebut, rekan-rekan media menuntut adanya Monitor dan Evaluasi ( Monev) menyeluruh terhadap program MBG di Kabupaten Sampang.

Evaluasi ini mencakup perbaikan mekanisme pendistribusian, pembenahan sistem pengawasan, serta jaminan bahwa seluruh pelaksanaan program berjalan secara transparan dan akuntabel.

MCS juga mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk turun langsung melakukan inspeksi ke setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah sterilisasi dan pengecekan kelayakan ini dinilai wajib dilakukan sebelum makanan disalurkan kepada para penerima manfaat, preventif ini guna menyudahi polemik mengenai kuantitas dan kualitas makanan.

Tak hanya persoalan tentang gizi, masalah pengelolaan lingkungan di sekitar dapur produksi pun turut mencuat ke permukaan. MCS menemukan fakta lapangan bahwa penanganan sampah dinilai diabaikan oleh pemilik dapur, bahkan terdapat aktivitas pembuangan sampah di luar tempat yang semestinya, serta belum adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar lingkungan.

Kondisi ini membuat kinerja Tim Satgas di tingkat Kabupaten Sampang dikritik tajam dan diibaratkan seperti "macan ompong". Meskipun program pemenuhan gizi ini terus menuai pro dan kontra di masyarakat bawah, tim penegak hukum serta pihak berwenang yang masuk dalam struktur satgas terkesan diam dan dinilai lari dari tanggung jawab.

Kritik lantang tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MCS, Fathur Rahman, di tengah jalannya diskusi. Pria yang akrab disapa Mamang ini menilai,  tim satgas tidak bekerja secara profesional, serta menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian untuk menindak pelanggaran operasional yang terjadi di setiap dapur SPPG, mereka hanya bertugas, dalam pengawasan teknis, pendistribusian, hanya kordinasi lintas sektor, evaluasi pelaporan dan pemecahan penyimpangan namun tidak bisa menindak terkesan diam. 

"Saya menilai kinerja Tim Satgas Kabupaten Sampang seperti macan ompong karena mereka terkesan ambigu dan tidak berani menindak temuan di lapangan setiap permasalahan yang cukup krusial, mereka tidak berani menindak dan hanya jalan ditempat, hanya fokus pada 5 poin yang menurut mereka benar . Kami berharap jajaran OPD yang dikomandoi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Asisten I lebih baik fokus pada RPJMD 2026 yang menyentuh penataan kabupaten secara nyata, bukan program seperti ini," tegas mantan Ketua PWI Sampang saat situasi audiens mulai memuncak.

Mamang menambahkan bahwa aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri, seharusnya mengambil andil besar dalam mengawasi program strategis nasional ini agar berjalan lancar sesuai Petunjuk Teknis (Juknis). Namun, suasana audiensi yang digelar di Kantor Pendopo 2 itu mendadak memanas karena formasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir ternyata tidak lengkap.

"Meskipun ada beberapa OPD yang tidak menghargai kami, setidaknya hargailah Tim Satgas itu sendiri. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karena instansi-instansi yang saya sebutkan tadi merupakan sektor paling sentral dalam menyukseskan program ini," ujar Mamang dengan nada kecewa.

Menutup implementasi audiensi,  hal cukup  sederhana, baik sacara etika dalam bentuk penghormatan , se kelas pemerintahan minimnya persiapan dalam menghargai ormas atau lembaga telihat jelas tak ada fasilitas air minum yang disuguhi, sehingga peserta audiensi menjamu para pejabat yang hadir menggunakan uang pribadinya.  

Ketua MCS mengecam keras sikap pasif dari aparat penegak hukum yang terlibat di dalam struktur kepengurusan program kepresidenan tersebut. Ia mengingatkan dengan tegas bahwa TNI dan Polri memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja secara profesional mengingat seluruh fasilitas dan gaji mereka bersumber langsung dari uang rakyat.

Kekecewaan MCS semakin memuncak menyusul absennya perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Sampang yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam fungsi pengawasan.

Melihat situasi audiensi berakhir buntu tanpa solusi konkret serta minimnya , MCS menyatakan akan menjadwalkan ulang pertemuan resmi dan mendesak kepala daerah untuk mengonsolidasikan seluruh OPD terkait secara lebih akomodatif.