Dinas Pendidikan Gelar Forum MKKS SMP Negeri Se-Kabupaten Kediri Guna Evaluasi SPMB Tahun 2026

Kediri, wartapers.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menggelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri se-Kabupaten Kediri di SMP Negeri 1 Ngancar. Forum tersebut menjadi ajang evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.

Dalam pertemuan itu, seluruh kepala SMP Negeri diminta segera menyampaikan laporan pelaksanaan SPMB secara lengkap. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan petunjuk teknis (juknis) SPMB pada tahun berikutnya agar pelaksanaannya semakin baik, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Dr. Mokhamat Muhsin, M.Pd, mengatakan evaluasi menjadi bagian penting untuk mengetahui berbagai kendala maupun praktik baik yang terjadi selama proses penerimaan murid baru.

“Setiap sekolah kami minta menyampaikan laporan secara objektif. Apa yang sudah berjalan baik harus dipertahankan, sementara berbagai kendala harus menjadi bahan evaluasi bersama. Masukan dari sekolah sangat penting agar petunjuk teknis SPMB tahun depan semakin jelas, semakin adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Muhsin, Jumat (17/7/2026).

Ia menegaskan, pelayanan pendidikan tidak berhenti setelah proses penerimaan murid selesai. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

“Kami tidak ingin hanya fokus pada administrasi penerimaan siswa. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sekolah mampu menciptakan suasana belajar yang membuat anak-anak merasa dihargai, terlindungi, dan berani mengembangkan potensi dirinya,” katanya.

Muhsin mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak memberikan ruang bagi segala bentuk kekerasan maupun perundungan di lingkungan pendidikan. Pencegahan, menurutnya, harus dilakukan melalui keterlibatan seluruh warga sekolah.

“Bullying dalam bentuk apa pun tidak boleh dianggap hal yang biasa. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi semua anak. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, hingga orang tua harus memiliki komitmen yang sama untuk mencegah dan segera menangani apabila ditemukan indikasi perundungan,” tegasnya.

Ia juga meminta sekolah membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua sehingga setiap persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan secara bijaksana.

“Bangun budaya saling menghormati, saling peduli, dan saling mengingatkan. Pendidikan karakter tidak cukup diajarkan di kelas, tetapi harus menjadi budaya dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dengan begitu anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, sekaligus memiliki kepedulian terhadap sesama,” imbuh Muhsin.

Menurutnya, koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Kediri.

“Kalau komunikasi antar sekolah dan Dinas Pendidikan terus berjalan dengan baik, maka setiap persoalan bisa diselesaikan lebih cepat. Harapan kami, kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kediri terus meningkat sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Muhsin.

Pewarta : Didik

Editor : redaksi