Seruan Aksi Damai Tuai Pro dan Kontra , PMII Desak DPRD Lakukan Audit Dua Proyek Strategis Nasional

SAMPANG, wartapers.com – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menjadi saksi bisu terjadinya polarisasi opini publik yang sengit,Kamis,25/06/2025.

Dua gelombang massa dengan aspirasi yang bertolak belakang menggeruduk gedung wakil rakyat tersebut di hari yang sama, memicu perdebatan serta spekulasi publik yang meluas mengenai implementasi Program Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

​Ketegangan opini dimulai saat ratusan warga yang tergabung dalam Relawan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (RMPPMBG) mendatangi kantor DPRD terlebih dahulu.

Dalam aksi damai, massa RMPPMBG menyuarakan dukungan penuh dan mendesak agar program pemenuhan gizi nasional tersebut tetap dilanjutkan tanpa hambatan karena dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.

​Namun, suasana di depan gedung parlemen daerah seketika berubah dinamis saat gelombang spekulasi massa kedua dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang tiba di lokasi yang sama.

Membawa arah perjuangan yang kontradiktif dari kelompok relawan sebelumnya, ratusan aktivis mahasiswa ini justru menuntut adanya audit dan evaluasi radikal terhadap program tersebut.

​Aksi unjuk rasa PMII yang diikuti oleh seluruh Pengurus Komisariat se-Kabupaten Sampang ini didasarkan pada instruksi resmi Pengurus Besar (PB) PMII melalui surat Nomor 1075.PB-XXI.02.182.A-1.06.2026, serta diperkuat surat cabang Nomor 121.PC-VIII.V-04.01-071.A-1.06.2026. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, mahasiswa datang untuk mendesak DPRD agar tidak menutup mata terhadap berbagai kejanggalan realisasi PSN di tingkat daerah.

​Dua program strategis nasional yang dikritisi secara tajam oleh PMII adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koordinator lapangan sekaligus orator aksi, Rofi, menegaskan dalam orasinya bahwa pelaksanaan kedua program nasional tersebut di wilayah Kabupaten Sampang saat ini masih menyisakan karut-marut yang sangat serius.

​PMII mengidentifikasi adanya masalah fundamental yang mencakup tata kelola yang cukup intens , minimnya transparansi anggaran, hingga ketidaktepatan sasaran distribusi di lapangan. Atas dasar temuan tersebut, Rofi mendesak DPRD Kabupaten Sampang untuk segera melayangkan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat agar segera melakukan evaluasi total terhadap Program MBG.

​Menurut kajian mahasiswa, program dengan alokasi anggaran negara yang sangat fantastis ini wajib dikawal secara ketat guna mengantisipasi celah korupsi baru. PMII menuntut perbaikan menyeluruh yang mencakup standarisasi mutu makanan, keamanan pangan, kejelasan jalur distribusi, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal demi mendongkrak perekonomian para petani di Sampang.

​Selain persoalan pangan, PMII juga menyoroti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai dipaksakan secara tergesa-gesa di berbagai desa.

Mahasiswa secara tegas menuntut pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara operasional KDKMP hingga adanya kepastian regulasi serta kesiapan kelembagaan yang matang di tingkat desa.

​PMII mengkhawatirkan kehadiran KDKMP yang tanpa payung hukum kuat akan memicu tumpang tindih kewenangan (overlapping) dengan lembaga ekonomi desa yang sudah mapan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alih-alih memperkuat ekonomi warga, benturan regulasi ini dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal dan kebingungan di jajaran aparatur desa.

​Sebagai langkah konkret penyelesaian masalah, PMII mendesak DPRD Sampang segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dalam waktu dekat. Forum ini wajib menghadirkan Satgas MBG, dinas terkait, instansi vertikal, pihak pelaksana proyek, serta keterwakilan masyarakat sipil agar seluruh sengkarut program dapat diurai secara transparan.

​"Kebijakan publik yang menggunakan dana rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Program yang baik bukan hanya manis di atas kertas, tetapi harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil rakyat," kata Rofi di hadapan para anggota dewan saat aksi berlangsung, Kamis,25/06/2026.

​Aksi turun gunung  berlangsung hingga hampir sore hari, seruan aksi damai pun  berakhir kondusif setelah perwakilan PC PMII Sampang menyerahkan berkas tuntutan resmi kepada pimpinan DPRD.

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini secara konsisten dan mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar jika tuntutan RDP terbuka serta rekomendasi evaluasi ke pemerintah pusat tidak segera direalisasikan.

Redaksi