Puluhan Massa Yang Tergabung Dalam Lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS)

Bangkalan || Wartapers.com - Menggelar penyampaian aspirasi di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini disampaikan guna menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 serta sejumlah persoalan pelayanan yang terjadi di lingkungan dinas pendidikan.

Aksi berlangsung tertib dan kondusif, berjalan aman di bawah pengawalan aparat Kepolisian Resor Bangkalan bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Usai menyampaikan tuntutan, perwakilan massa berdialog langsung dengan jajaran pimpinan dinas, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Moh. Mosleh Bahri, S.H., M.H., Kepala Bidang Pembinaan SMP Dr. Muhaimin, S.Pd., M.Pd., Kepala Bidang Pendidikan Dasar, hingga Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non‑Formal.

Dalam orasinya, Ketua PAKIS, Abdurrahman Tohir, menegaskan bahwa sistem SPMB berbasis daring yang diterapkan saat ini masih menyisakan kelemahan di lapangan. Banyak wali murid melaporkan kesulitan akses hingga kegagalan pendaftaran, sehingga sejumlah calon peserta didik belum mendapatkan tempat di sekolah tujuan.

“Masyarakat belum sepenuhnya percaya sistem yang ada, karena masih banyak celah kelemahan. Akibatnya ada anak‑anak yang tidak terakses dan belum diterima di sejumlah SMP Negeri. Kami minta verifikasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak pengawas independen, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdurrahman.

Selain masalah penerimaan siswa, PAKIS juga mengangkat keluhan dugaan praktik pungutan liar dalam pelayanan administrasi. Dijelaskan, berkas pengurusan sering kali terhambat, tertunda, atau disebut hilang, namun pelayanan berjalan lancar setelah adanya pemberian tertentu. Tak hanya itu, lembaga ini juga menyoroti dugaan ketidakpatuhan aturan dalam pemindahan penempatan guru PPPK, meskipun kasus yang disorot saat ini sudah dikembalikan ke penempatan semula.

Abdurrahman mengaku menghargai penjelasan yang disampaikan pihak dinas, terutama jaminan bahwa seluruh calon siswa yang belum lolos tahap awal masih berkesempatan diterima melalui tahap pemenuhan daya tampung selanjutnya.

“Itu kabar baik bagi masyarakat, dan kami apresiasi keterbukaan dalam berdiskusi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dr. Muhaimin, S.Pd., M.Pd., menyatakan pihaknya selalu terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran dari masyarakat maupun lembaga pengawas.

“Kami jadikan masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan ke depan,” ujarnya.

Dijelaskan pula, sistem SPMB daring adalah kebijakan nasional yang bertujuan mewujudkan proses yang transparan, objektif, dan adil. Tahun ini merupakan tahun kedua diterapkan di Bangkalan, dengan berbagai penyempurnaan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Bahkan, berdasarkan penilaian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur, Bangkalan masuk dalam dua daerah terbaik dalam penyelenggaraan sistem tersebut.

“Kami pastikan, siswa yang belum diterima pada tahap pertama tetap memiliki peluang masuk sekolah melalui tahapan selanjutnya sesuai daya tampung yang tersedia. Hak pendidikan seluruh anak tetap kami jamin,” tegas Dr. Muhaimin menutup pembicaraan.

Pewarta: MK

Editor: redaksi