PMII UTM Mengecam Keras Bantuan Pangan Berbau Busuk, Bulog Bangkalan Beri Makan Rakyat dengan Kualitas Sampah ,Dinas P2KP Mandul Fungsional!!
Bangkalan || Wartapers.com - Sengkarut penyaluran Beras Bantuan Pangan (Bapang) berkualitas buruk di Kabupaten Bangkalan memicu amarah masyarakat da aktivis Mahasiswa. Langkah Perum Bulog Bangkalan yang kedapatan mendistribusikan beras kuning, berkutu, dan berbau busuk hingga hanya layak dijadikan pakan ternak dinilai sebagai bentuk penghinaan nyata terhadap martabat masyarakat miskin.
Kondisi ini semakin diperparah dengan sikap Dinas Pangan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (P2KP) Bangkalan yang terkesan "buang badan" dan merengek di media dengan dalih tidak dilibatkan dalam proses koordinasi pengawasan oleh pihak Bulog.
Menanggapi fenomena tersebut, Choirunnas selaku Sekretaris Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) angkat bicara dengan nada sangat keras.
Dirinya mengecam keras manajemen Bulog dan mengkritik Tegas batalnya pengecekan lapangan oleh Dinas P2KP hanya karena beras buruk tersebut buru-buru diambil kembali oleh petugas.
"Sangat menjijikkan dan tidak manusiawi! Anggaran negara ini bersumber dari keringat rakyat, tapi kenapa saat dikembalikan ke rakyat miskin dalam bentuk bantuan pangan, kualitasnya justru seperti sampah yang bahkan ditolak oleh lambung hewan? Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini adalah kejahatan kemanusiaan berkedok bantuan sosial!"
PMII UTM juga menyoroti alibi Dinas P2KP Bangkalan yang batal turun ke Kecamatan Tanah Merah karena barang bukti beras telanjur ditarik. Menurutnya, tindakan penarikan beras sepihak itu justru memperkuat indikasi adanya upaya penghilangan barang bukti di lapangan. Pembelaan pejabat dinas yang mengaku "ditinggal" oleh Bulog dianggap sebagai argumen yang sangat memalukan bagi instansi pemerintahan.
PMII UTM mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Bangkalan untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Gudang Perum Bulog Bangkalan atas dugaan manipulasi dan korupsi pengadaan komoditas pangan, (7/06/2026).
Kami juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mengevaluasi total kinerja jajaran Dinas P2KP dan mendesak Bulog mencopot oknum-oknum lapangan yang bermain dalam pusaran proyek bantuan ini.
Pewarta: MK
Editor: redaksi
