Korcam SPPG Kwanyar Kembali Jadi Sorotan, Ali Wafa Pertanyakan Transparansi dan Dasar Regulasi Sidak Dapur MBG

Bangkalan || Wartapers.com – Koordinator Kecamatan Korcam SPPG Kwanyar, Alfia, kembali menjadi sorotan terkait penanganan sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah Kecamatan Kwanyar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada 22 Mei 2026 Alfia bersama Ayu, Kepala SPPG Janteh yang disebut mewakili Korwil Bangkalan, melakukan inspeksi mendadak Sidak ke Dapur SPPG Impian Maya. 

Sidak tersebut dilakukan dalam rangka menindak lanjuti persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang menjadi salah satu persyaratan operasional dapur MBG. Dalam sidak tersebut, pihak dapur menerima peninjauan serta pembahasan terkait kelengkapan IPAL yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 26 Mei 2026, tiga dapur SPPG di Kecamatan Kwanyar dikabarkan mendapatkan status penghentian sementara operasional karena belum memiliki IPAL sesuai standar yang ditetapkan. Namun perkembangan berikutnya memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. 

Dua dapur yang sebelumnya dikabarkan ikut mendapatkan penghentian sementara operasional diketahui kembali diperbolehkan beroperasi. Sementara itu, Dapur SPPG Impian Maya hingga saat ini masih belum kembali beroperasi. Perbedaan kebijakan tersebut menjadi perhatian berbagai pihak.

Sejumlah kalangan mempertanyakan dasar pertimbangan yang digunakan dalam pemberlakuan maupun pencabutan penghentian sementara operasional terhadap dapur-dapur yang berada dalam kondisi yang dinilai relatif serupa.

Menanggapi hal tersebut, Ali Wafa selaku Korcam Bangkalan Berbagi Kwanyar menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

"Kami menyayangkan apabila tidak ada keterbukaan informasi terkait alasan dua dapur dapat kembali beroperasi sementara satu dapur lainnya masih tetap dihentikan operasionalnya. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Ali Wafa.

Menurutnya, kebijakan yang tidak disampaikan secara terbuka berpotensi menimbulkan berbagai asumsi dan spekulasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pihak terkait memberikan penjelasan resmi mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut.

Selain itu, Ali Wafa juga mempertanyakan dasar regulasi dan kewenangan pelaksanaan sidak yang dilakukan Alfia bersama Ayu, Kepala SPPG Janteh.

"Kami juga memper tanyakan dasar regulasi sidak yang dilakukan oleh Korcam SPPG Kwanyar bersama Kepala SPPG Janteh. Apakah sidak tersebut dilakukan berdasarkan instruksi resmi, surat tugas, atau kewenangan tertentu yang diberikan oleh pihak berwenang. Hal ini perlu dijelaskan agar masyarakat memahami bahwa seluruh proses pengawasan berjalan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Ali Wafa menilai transparansi terkait kewenangan dan mekanisme pengawasan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang saat ini menjadi perhatian masyarakat luas. Lebih lanjut, ia mendesak pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap Korcam SPPG Kwanyar apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.

"Kalau memang ada kesalahan atau kebijakan yang tidak dijalankan secara profesional, maka harus ada tindakan tegas. Ini bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut kredibilitas dan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi kepentingan masyarakat," katanya.

Ali Wafa juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kejelasan. Ia tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan laporan kepada pihak terkait apabila diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut.

"Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika memang diperlukan, kami siap melaporkan kepada pihak yang berwenang agar seluruh persoalan menjadi terang dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat," pungkasnya (01/06/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Alfia selaku Korcam SPPG Kwanyar maupun pihak terkait mengenai alasan perbedaan kebijakan terhadap dapur-dapur yang sebelumnya dikabarkan mendapat penghentian sementara operasional, serta mengenai dasar kewenangan pelaksanaan sidak yang menjadi sorotan sejumlah pihak.

Pewarta: MK

Editor: redaksi