gambar

Forum Pemuda Bangkalan Desak Jalur Hukum Jika Ada Dugaan Korupsi di Disdik

Bangkalan || Wartapers.com – Kebijakan Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Bangkalan mengenai pedoman pelayanan kunjungan wartawan terus memantik sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat Aturan birokrasi tersebut dinilai berpotensi memperlemah pengawasan publik.

​Ketua Forum Pemuda Bangkalan, MK, menegaskan bahwa regulasi baru tersebut tidak boleh mengaburkan fungsi kontrol sosial terhadap potensi tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah. 

Menurutnya, pembenahan tata kelola pendidikan harus tetap berjalan transparan tanpa hambatan birokrasi yang kaku ​MK menyatakan, jika ditemukan indikasi kuat mengenai penyalahgunaan anggaran atau penyelewengan dana pendidikan, langkah penyelesaian terbaik dan paling tepat adalah membawanya langsung ke ranah hukum.

​"Aturan birokrasi jangan sampai menjadi tameng untuk memperlambat pengawasan. Jika ada bukti kuat penyelewengan anggaran pendidikan, segera tempuh jalur hukum," ujar MK secara tegas kepada media.

​Desakan Forum Pemuda Bangkalan untuk membawa dugaan korupsi dana pendidikan ke ranah hukum, sekaligus kritik terhadap aturan kunjungan wartawan oleh Disdik.

​Ketua Forum Pemuda Bangkalan MK selaku narasumber utama, Dinas Pendidikan  dan elemen masyarakat Kabupaten Bangkalan,  Muncul kekhawatiran aturan birokrasi Disdik terkait kunjungan media dapat membatasi kontrol sosial dan ruang gerak keterbukaan informasi.

Forum Pemuda Bangkalan mengambil sikap tegas bahwa setiap indikasi kuat penyelewengan anggaran harus langsung diproses secara hukum demi menjaga integritas dunia pendidikan.

Red/tim

KABAR NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Memuat BERITA UPDATE TERKINI…

𝐖𝐀𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐈𝐏𝐔𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐎𝐏𝐔𝐋𝐄𝐑

Memuat...