Diduga Melibatkan Anggota DPR RI, Praktik Jual-Beli Titik SPPG di Madura Mencapai Rp300 Juta
.jpg){kind=small}
Bangkalan || Wartapers.com – Jaringan dugaan kasus jual-beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, terus menggelinding ke daerah. Di Pulau Madura, sebuah temuan mengejutkan mengungkap adanya praktik transaksional izin SPPG yang diduga melibatkan oknum anggota DPR RI.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber tepercaya, satu titik izin SPPG di wilayah Madura dibanderol dengan harga fantastis, yakni berkisar antara Rp200 juta hingga Rp300 juta. (05/06/2026).
Nilai tersebut muncul berdasarkan permintaan dari oknum yang diduga kuat bertindak sebagai calo izin proyek strategis tersebut.
"Ada permintaan dana sekitar 200 sampai 300 juta rupiah per titik SPPG. Permainan ini diduga kuat dikoordinasikan oleh jaringan calo, yang indikasi kuatnya turut melibatkan oknum anggota DPR RI," ujar narasumber yang enggan identitasnya dipublikasikan.
Dampak Pengurangan Standar Operasional Praktik rasuah dalam penentuan titik kelayakan ini disinyalir berdampak langsung pada mutu pelayanan di lapangan. Sebelumnya, puluhan SPPG yang tersebar dari Kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Sumenep terpaksa ditutup secara paksa. Tindakan tegas ini diambil lantaran fasilitas-fasilitas tersebut terbukti tidak memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Muncul dugaan kuat bahwa para pengelola SPPG "nakal" sengaja menurunkan standar kualitas kelayakan demi menekan biaya operasional Hal ini disinyalir dilakukan untuk menutup "biaya investasi awal" yang telah mereka keluarkan melalui jalur calo saat pengurusan izin
Langkah tegas penutupan SPPG di Madura ini mencuat ke permukaan sejak mencuatnya kasus hukum yang menjerat eks Kepala BGN, Dadan Hindayana. Seperti diketahui, Dadan bersama wakilnya telah resmi dipecat dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan jual-beli titik lokasi SPPG.
Kasus ini kini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum dan publik untuk membongkar secara utuh gurita mafia perizinan program gizi nasional, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Madura. Publik kini menanti langkah konkret penegak hukum untuk mengusut keterlibatan oknum legislatif pusat yang diduga ikut menikmati aliran dana haram tersebut.
Pewarta: MK
Editor: redaksi
