Aroma Pungli dan Penyelewengan Dana BOS Menyengat di SDN Pesanggrahan 2 Kwanyar Bangkalan
.jpg){kind=small}
Bangkalan || Wartapers.com – Dugaan praktik pungutan liar pungli dan karut-marut pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Kali ini, Kepala Sekolah SDN Pesanggrahan 2 menjadi sorotan tajam menyusul mencuatnya keluhan wali murid terkait pungutan fiktif dan indikasi manipulasi Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) renovasi perpustakaan.
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun di lapangan, pihak sekolah diduga kuat melakukan pungutan kepada para siswa dengan dalih pengadaan gawang sepak bola untuk menunjang kegiatan olahraga. Ironisnya, meski uang iuran disebut sebut telah lunas ditarik dari kantong siswa, fisik gawang yang dijanjikan tak kunjung menampakkan wujudnya.
"Anak anak sudah lama diminta iuran untuk beli gawang sepak bola, tapi sampai hari ini gawangnya tidak pernah ada. Kami mempertanyakan dikemanakan uang tersebut," ungkap salah seorang Nara sumber kompeten yang mewanti-wanti agar identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Sabtu (6/6/2026).
Langkah miring manajemen sekolah tidak berhenti di situ. Masyarakat juga mengendus adanya ketidakberesan yang lebih besar dalam realisasi Dana BOS. Dalam dokumen SPJ sekolah, anggaran untuk renovasi ruang perpustakaan dilaporkan telah terserap. Namun, fakta di lapangan berbicara lain; kondisi fisik ruang perpustakaan sama sekali tidak menunjukkan tanda tanda adanya perbaikan atau peremajaan.
Sinyalemen adanya proyek fiktif ini memicu gelombang protes dari warga dan pemerhati pendidikan. Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di SDN Pesanggrahan 2 telah menabrak regulasi.
Merespons kegaduhan ini, sejumlah elemen masyarakat mendesak instansi vertikal, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP Inspektorat, untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
"Kami minta penegak hukum dan Inspektorat tidak tinggal diam. Harus ada tindakan konkret, cek fisik ke lapangan dan periksa SPJ mereka. Ini uang negara dan uang rakyat, tidak boleh dipermainkan," tegas seorang tokoh warga setempat.
Pewarta: MK
Editor: redaksi
