Yayasan Al Anwar Bangkalan Dugaan Maladministrasi Program MBG
.jpg){kind=small}
Bangkalan || Wartapers.com - Munculnya dugaan penyimpangan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau bantuan pangan yang dikelola oleh Yayasan Al Anwar. Kecurigaan publik mengarah pada potensi mark UP. anggaran atau proyek operasional 5 titik dapur di dalam satu lingkungan yayasan yang dianggap tidak efisien dan manipulatif.
Oknum pengelola Yayasan Al Anwar dan pihak yang bertanggung jawab atas 5. titik dapur 5 Para santri dan siswa yang seharusnya menerima manfaat penuh dari program tersebut, serta kredibilitas institusi pesantren di Bangkalan.
Masyarakat sekitar dan pemerhati kebijakan publik yang mencium adanya pola "berkedok maling".Peristiwa ini berpusat di Desa Petereman (Mudong), Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Secara spesifik, kecurigaan tertuju pada 5 titik dapur yang dibangun beroperasi di dalam area lingkup pondok Yayasan Al Anwar Isu ini mencuat seiring dengan bergulirnya program bantuan makan gratis dan mulai dipertanyakan oleh masyarakat setelah ditemukan kejanggalan dalam pembagian titik distribusi (dapur) yang tumpang tindih dalam satu lokasi(10/05/2026).
Ketidakefisian Administratif Keberadaan 5 dapur di satu lingkup yang sama dinilai tidak wajar secara logistik dan diduga hanya digunakan untuk memecah anggaran agar sulit diawasi Indikasi Keuntungan Pribadi.
Muncul dugaan bahwa dana bantuan dialihkan untuk kepentingan oknum tertentu, bukan untuk meningkatkan kualitas gizi santri Kurangnya Transparansi Pihak yayasan dianggap tertutup mengenai rincian penggunaan anggaran SPPG (Satuan Pelayanan Program Gizi) atau MBG tersebut.
Masyarakat menduga adanya pola "berkedok maling", di mana program bantuan negara atau pihak ketiga digunakan sebagai tameng untuk mengeruk keuntunga Caranya dengan menciptakan kesan operasional yang besar (melalui 5 titik dapur), namun secara faktual diduga terjadi penggelembungan biaya (mark-UP.) atau laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan
Keberadaan 5 titik dapur dalam satu yayasan secara administratif memang sering kali memicu pertanyaan terkait efektivitas pengawasan Jika satu dapur induk dianggap cukup, maka pembagian menjadi 5 titik memerlukan justifikasi teknis yang kuat. Jika tidak, hal ini berisiko menjadi celah korupsi dalam bentuk duplikasi anggaran atau manipulasi jumlah penerima manfaat.
Audit Diperlukan verifikasi dari dinas terkait atau lembaga pemeriksa keuangan untuk memeriksa aliran dana program tersebut Klarifikasi Yayasan
Pihak Yayasan Al Anwar perlu membuka data ke publik mengenai urgensi keberadaan 5 titik dapur tersebut guna memulihkan nama baik institusi.
Masyarakat setempat harus terus mengawal distribusi makanan untuk memastikan porsi dan gizi yang sampai ke santri sesuai dengan anggaran yang dikucurkan.
Pewarta: MK
Editor: redaksi
