Operasi Besar Birokrasi Lembata: Memecah Dinas, Menggabungkan Badan, dan Taruhan Efisiensi di Ujung Timur

LEWOLEBA, Wartapers.com – Di ruang rapat Bupati yang hening pada Jumat pagi, 1 Mei 2026, Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq tidak sekadar menandatangani tumpukan kertas. Bersama Wakil Bupati H. Muhamad Nasir, ia menggeser tuas sebuah mesin besar bernama birokrasi. Tiga Peraturan Daerah (Perda) baru resmi ditetapkan, menandai dimulainya operasi bedah struktur pemerintahan yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir di kabupaten kepulauan itu.

Ini bukan sekadar rutinitas administratif. Di balik tinta basah pada tiga regulasi tersebut, tersimpan ambisi untuk merombak total cara pemerintah daerah bekerja: dari perlindungan anak dan tenaga kerja, hingga penataan ulang seluruh anatomi organisasi perangkat daerah.

Dua Perda pertama lahir sebagai respons atas mandat nasional. Perda tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah implementasi langsung dari Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2021, memaksa pemerintah daerah membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif dan terukur. Sementara Perda Ketenagakerjaan dirancang untuk memperluas peran daerah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari perencanaan hingga pemulangan, merespons dinamika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Namun, mata publik dan para pengamat kebijakan tertuju pada Perda ketiga: perubahan kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ini adalah inti dari "operasi besar" tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lembata memutuskan untuk melakukan restrukturisasi radikal. Prinsipnya jelas: pecahkan yang terlalu gemuk agar fokus, gabungkan yang terpencar agar efisien. Hasilnya? Jumlah perangkat daerah di luar kecamatan menyusut dari 29 menjadi 27 unit, meski beban kerja dan kompleksitas masalah justru menuntut penanganan lebih serius.

Perubahan paling mencolok terjadi pada nomenklatur dan fungsi. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang (Bappelitbangda) bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Penyisipan kata "Riset dan Inovasi" bukan kosmetik bahasa, melainkan sinyal bahwa Lembata ingin kebijakan dasarnya berbasis data dan temuan ilmiah, bukan sekadar intuisi.

Sektor keuangan juga mengalami konsolidasi masif. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kini menelan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Integrasi ini diharapkan mematikan ego sektoral antara yang mengumpulkan uang dan yang mengelola aset, menciptakan satu napas dalam pengelolaan fiskal daerah. Demikian pula dengan sektor infrastruktur; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dilebur ke dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyatukan hulu dan hilir pembangunan fisik.

Di sisi lain, sektor pertanian—tulang punggung ekonomi Lembata—justru dipisah. Dinas Pertanian dan Peternakan yang sebelumnya tunggal, kini dipecah menjadi dua entitas mandiri: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DKPTPHP), serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH). Langkah ini diambil untuk memberikan fokus tajam pada visi "Nelayan, Tani, Ternak", memastikan masing-masing sektor mendapat perhatian khusus tanpa terganggu oleh urusan seberang.

Urusan sosial-budaya pun digeser. Kepemudaan dan Olahraga ditarik ke bawah payung Pendidikan, sementara Kebudayaan digabungkan dengan Pariwisata. Langkah terakhir ini menuai sorotan; di tengah dinamika sosial yang kerap memanas akibat isu adat, penggabungan kebudayaan dengan pariwisata dinilai sebagai pedang bermata dua.

Di satu sisi bisa mendongkrak ekonomi kreatif, di sisi lain berisiko mengkomodifikasi nilai-nilai sakral jika tidak dikelola dengan hati-hati. Bupati Tuaq sendiri mengingatkan agar regulasi ini mampu mengantisipasi potensi konflik, bukan justru memicu beban sosial baru.

"Perubahan ini bukan sekadar penataan struktur, tapi upaya memperbaiki layanan publik yang selama ini seret," tegas Bupati Tuaq dalam arahannya. Ia menyoroti layanan dasar seperti pemakaman dan kebersihan kota yang perlu dibenahi, serta pentingnya menghindari tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi penyakit kronis birokrasi.

Untuk memastikan mesin baru ini berjalan mulus, pemerintah menargetkan penyelesaian Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Juni 2026. Penyederhanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga didorong untuk memangkas pemborosan.

Langkah Lembata ini adalah pertaruhan. Menurunkan jumlah organisasi sambil menaikkan tipologi dari Tipe C ke Tipe B atau A adalah strategi untuk menambah kapasitas tanpa menambah gemuk. Namun, seperti halnya setiap operasi besar, keberhasilannya tidak ditentukan oleh bagan struktur yang baru digambar, melainkan oleh bagaimana manusia-manusia di dalamnya menjalankan peran baru tersebut.

Apakah integrasi ini akan melahirkan sinergi atau justru kebuntuan baru? Jawabannya ada pada implementasi teknis di bulan-bulan mendatang. Konsolidasi birokrasi Lembata telah dimulai; kini saatnya membuktikan bahwa efisiensi bukan hanya angka di atas kertas.

Pewarta: Floni Making

Editor: redaksi