Media Center Sampang Desak PUPR Lebih Responsif dan Transparan, Terlebih Malfungsi Drainase Perkotaan

​SAMPANG,  wartapers.com – Organisasi Media Center Sampang (MCS) melakukan langkah konkret dengan mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang ,  Rabu ,13/05/2026.

Tujuan Audiensi ini  untuk mendesak pemerintah daerah dan mendegradasi agar lebih serius dan maksimal dalam menangani permasalahan,  meskipun masalah terbilang cukup klasik namun, akan menciptakan implikasi buruk bagi pembangunan infrastruktur daerah. 

Selain melakukan perbaikan secara maksimal, MCS juga menyoroti eksistensi PUPR untuk segera turun ke lokasi guna memastikan legemidasi informasi tersebut, hal ini menyangkut integritas daerah demi kenyamanan masyarakat luas. 

​Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dinas PUPR cukup intens , menciptakan diskusi yang cukup krusial. Kehadiran pengurus MCS dan anggota membawa sejumlah temuan lapangan yang menjadi bahan pertimbangan penting bagi dinas terkait dalam mengevaluasi efektivitas pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini dianggap masih menyisakan banyak persoalan.

​Fokus utama dalam bahasan tersebut terkait saluran diwilayah titik perkotaan yang mejadi masalah hingga kini belum tuntas,  sistem drainase dan genangan air di wilayah perkotaan Sampang memberi implikasi buruk bagi banyak masyarakat akibat tidak berfungsi secara maksimal.

Meskipun sering dianggap sebagai masalah minor oleh sebagian pemangku kebijakan, kondisi ini dinilai berimplikasi buruk terhadap mobilitas dan kesehatan lingkungan masyarakat sehari-hari.

​Kondisi drainase yang tersumbat di berbagai titik menyebabkan saluran air tidak berfungsi maksimal, hingga memicu bau menyengat yang mengganggu aktivitas warga. MCS menilai pemerintah belum optimal dalam mengatasi genangan air permanen yang muncul setiap kali hujan turun, yang merusak estetika sekaligus fungsionalitas tata kota.

​Pertemuan ini ditegaskan bukan sekadar seremonial belaka, melainkan upaya mempertegas peran media sebagai pengawas kebijakan publik. MCS memposisikan diri sebagai penyambung lidah masyarakat yang merasakan langsung implikasi dari lambatnya respons pemerintah terhadap kerusakan infrastruktur.

​Sekretaris 2 MCS, Ibnu Humaidi, dalam diskusinya menekankan urgensi normalisasi saluran secara rutin dan terencana. Ia meminta agar Dinas PUPR tidak hanya bekerja secara reaktif atau baru bertindak saat masalah sudah membesar, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif di titik-titik rawan genangan.

​"Kami mendorong adanya jadwal rutin normalisasi selokan. Jangan sampai tindakan baru diambil saat genangan sudah muncul. Ini soal pencegahan demi kenyamanan warga," tegas Ibnu. Ia juga mengingatkan agar pejabat publik tidak mengabaikan konfirmasi jurnalis, mengingat gaji mereka berasal dari pajak rakyat yang menuntut transparansi,Rabu,14/05/2026.

​Berbeda dengan yang disampaikansekretaris MCS, Fathor Rahman selaku ketua, menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis yang kritis bagi pemerintah. Menurutnya, sinergi antara birokrasi dan media harus berpijak pada keterbukaan informasi agar setiap pembangunan di Sampang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

​Menanggapi desakan tersebut, Plt. Kepala Dinas PUPR Sampang, Siti Muatifah, memberikan apresiasi atas sikap proaktif insan pers. Ia mengakui bahwa informasi faktual dari lapangan yang dibawa oleh media sangat membantu pihaknya dalam memetakan prioritas kerja di tengah keterbatasan yang ada.

​Sebagai tindak lanjut, audiensi ini menghasilkan tiga poin kesepakatan utama:

Komitmen transparansi informasi proyek infrastruktur, Evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase perkotaan menjelang musim penghujan dan  Peningkatan kecepatan responsif terhadap keluhan warga mengenai jalan rusak maupun fasilitas umum lainnya.

Redaksi