LKARI Siap Garap Jagung Hibrida di Lembata
Lembata, wartapers.com - Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat Indonesia atau LKARI mulai menjajaki kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Lembata untuk pengembangan pertanian jagung hibrida sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Program tersebut akan difokuskan pada pemanfaatan lahan-lahan tidur agar menjadi sumber ekonomi produktif bagi warga.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Direktur LKARI, dr. Novi bersama tim dengan Bupati P. Kanisius Tuaq di ruang kerja Bupati Lembata, Selasa (26/5). Pertemuan itu turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Yohanes Berchmans Daniel Dai dan sejumlah pimpinan OPD teknis.
Direktur LKARI, dr. Novi menjelaskan bahwa kehadiran lembaganya di Lembata merupakan bagian dari langkah strategis untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui gerakan “Taman Jagung Panen Ternak dan Lawan Kemiskinan”.
“Kemiskinan masih menjadi tantangan utama kita. Melalui gerakan ini, kami ingin mengubah lahan tidur menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” jelas dr. Novi.
Menurutnya, LKARI sebelumnya telah menjalankan program serupa di Kabupaten Flores Timur, khususnya di wilayah Tanjung Bunga dan Adonara. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk pengembangan program yang sama di Kabupaten Lembata yang dinilai memiliki potensi pertanian sangat menjanjikan.
Pemerintah Kabupaten Lembata pun menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut karena dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah melalui program unggulan Nelayan Tani Ternak (NTT).
“Kami melihat potensi yang sangat besar dan program ini sangat relevan dengan apa yang sedang kami perjuangkan untuk kemajuan Lembata. Karena itu, pemerintah daerah mendukung penuh langkah LKARI untuk masuk dan berkontribusi di daerah ini,” ujar Bupati Kanis Tuaq.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Lembata menyiapkan lahan seluas sekitar 10 hektar di Weipae untuk tiga kali masa tanam serta 5 hektar di wilayah Bean untuk satu kali masa tanam. Pemerintah juga menargetkan proses penanaman sudah mulai berjalan pada Juni hingga Juli 2026.
Selain penyediaan lahan, pemerintah daerah akan membantu kebutuhan teknis seperti penyediaan bibit awal dan pendampingan tenaga penyuluh pertanian agar program berjalan optimal.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata diminta segera menyiapkan naskah perjanjian kerja sama (MoU) yang memuat berbagai poin teknis pelaksanaan program.
Pemerintah daerah menegaskan akan memantau keseriusan seluruh pihak agar program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Di sisi lain, LKARI berharap kerja sama ini dapat berjalan saling menguntungkan serta menjadi langkah bersama dalam memperkuat ekonomi masyarakat Lembata.
Pewarta: Floni Making
Editor: redaksi
