Kelola 5 Dapur Program MBG Tanpa IPAL, Izin Yayasan Al Anwar Bangkalan Dipertanyakan Warga
Bangkalan || Wartapers.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan kini berada di bawah "radar" kritik masyarakat. sorotan tertuju pada Yayasan Al Anwar yang diketahui mengelola lima titik dapur sekaligus di bawah satu naungan, yang dinilai tidak lazim dan diduga tidak memiliki izin lingkungan yang lengkap.
Kejanggalan Operasional dan Izin Lingkungan Bukan hanya soal jumlah dapur yang dianggap janggal, namun warga setempat menyoroti ketiadaan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lima titik dapur tersebut. Mengingat volume produksi makanan yang besar untuk program negara, limbah dapur yang tidak dikelola dengan benar dikhawatirkan akan mencemari lingkungan pemukiman sekitar.
"Kami mempertanyakan bagaimana izin operasionalnya bisa terbit jika syarat dasar seperti IPAL diduga belum dikantongi. Ini menyangkut kesehatan lingkungan desa kami," ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Munculnya isu ini memicu kekhawatiran mengenai efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran negara yang dikucurkan untuk program strategis nasional tersebut. Masyarakat mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) Program MBG dan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Jawa Timur segera turun tangan.
Langkah Hukum Masyarakat Sebagai bentuk protes resmi, warga berencana melayangkan laporan tertulis kepada pihak terkait. Mereka menuntut Melakukan verifikasi langsung terhadap kelayakan teknis dapur dan keberadaan IPAL.
Transparansi Anggaran Memastikan dana negara tidak disalahgunakan melalui skema pengelolaan yang tidak transparan Mendesak penghentian sementara operasional dapur di Desa Patereman jika terbukti melanggar aturan perizinan dan lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Al Anwar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketiadaan izin IPAL dan alasan pengelolaan lima titik dapur dalam satu yayasan tersebut.(12/05/2026).
"transparansi anggaran". Hal ini bertujuan untuk menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar urusan domestik desa, melainkan menyangkut akuntabilitas program nasional Apakah ada bagian spesifik dari data teknis atau pernyataan narasumber yang ingin Anda tambahkan Warga minta ditutup" ujarya.
Pewarta: MK
