Gelombang Spekulasi Mencuat dibalik Koperasi Desa Merah Putih, MCS Desak Kodim 0828 Sampang Transparan

SAMPANG, wartapers.com  – Seiring Program yang telah dicanangkan oleh presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sukses dirilis, Organisasi Media Center Sampang (MCS) secara resmi mendesak keterbukaan informasi dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0828/Sampang terkait pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Langkah ini diambil menyusul mencuatnya berbagai spekulasi publik, secara algoritma transparansi anggaran dan teknis pembangunan proyek yang menjadi inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Guna mencari kejelasan, jajaran pengurus dan anggota MCS menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan rencana audiensi dengan pihak Kodim. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan,  terdapat sejumlah keganggalan yang ditemukan terkait proyek ambisius yang dikembangkan melalui kemitraan antara PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI tersebut, Senin,11/05/2026.

Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos., menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan membedah polemik pembangunan gedung KDMP yang dinilai tertutup dari akses informasi publik. Pihaknya menyoroti peran Kodim 0828 sebagai koordinator lapangan yang dianggap memegang kunci jawaban atas ketidaksesuaian prosedur yang ditemukan oleh masyarakat.

Fokus utama tuntutan MCS terletak pada transparansi anggaran, di mana diduga terdapat selisih antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan realisasi di lapangan. Selain itu, ketiadaan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang bisa diakses publik serta adanya indikasi perbedaan besaran dana di setiap titik pembangunan semakin memperkeruh kecurigaan publik, gelombang spekulasi liarpun kini semakin mencuat. 

Lebih lanjut, Fathor menyebutkan bahwa proyek yang menelan anggaran fantastis ini seharusnya didukung oleh perencanaan matang, termasuk aspek legalitas. Hal ini mencakup Perizinan Gedung Bangunan (PGB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL) yang hingga kini keberadaannya dipertanyakan oleh elemen masyarakat.

Sumber pendanaan program ini pun dinilai anomali, karena melibatkan penempatan dana pemerintah dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) di bank Himbara, hingga penggunaan Dana Desa atau Dana Alokasi Umum (DAU). Mekanisme pengelolaan dan pencairan anggaran kepada pihak desa selaku pihak kedua dipandang perlu diaudit agar tidak terjadi penyimpangan wewenang.

Secara nasional, program KDMP merupakan implementasi dari Inpres 9/2025 yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memberdayakan petani, nelayan, dan UMKM melalui penyediaan pusat logistik, cold storage, hingga apotek desa sebagai indikator penguatan ekonomi rakyat dari akar rumput.

Namun, implementasi di Kabupaten Sampang dianggap menyimpang dari asas transparansi,  karena disetiap lokasi pembangunan proyek tersebut tidak adanya papan informasi . Ketiadaan identitas proyek ini memicu pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pelaksana dan pengawas langsung di lapangan.

Selain masalah fisik bangunan, MCS juga menyoroti efektivitas fungsi gedung KDMP yang telah rampung berdiri namun terpantau belum beroperasi. Meski pembangunan di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh pihak Koramil, fasilitas tersebut hingga kini tampak mangkrak dan belum memberikan manfaat nyata bagi ekonomi warga sekitar.

"Kami menilai perlu adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama mengenai tugas pokok dan fungsi TNI dalam pelaksanaan pembangunan KDMP ini," ujar Fathor Rahman saat memberikan keterangan resmi kepada media ini disaat sela pertemuan internal,Senin,11/05/2026.

Meski surat permohonan audiensi bernomor 18/PMCS/5/2026 telah dilayangkan sejak 8 Mei 2026, pihak Kodim 0828 Sampang menyatakan belum bisa menerima kunjungan MCS.

Melalui surat balasan nomor B/174/V/2026, Letkol Inf. Dika Catur Yanuar Anwar, S.T., beralasan bahwa pihaknya tengah fokus menyiapkan kunjungan kerja Pangdam V/Brawijaya.

Menanggapi penundaan tersebut, Fathor Rahman berharap Kodim segera menjadwalkan ulang pertemuan setelah agenda internal selesai, agar spekulasi publik tersebut tidak bias , disamping itu  ,audiensi sangat krusial guna memecahkan anomli misteri anggaran dibalik program yang menelan biaya yang cukup fantastis dan mengembalikan kepercayaan terhadap publik . 

Ia juga kembali menegaskan bahwa MCS akan terus mengawal kasus ini hingga tercipta kejelasan demi menjaga integritas program pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Sampang berjalan dengan lancar. 

Redaksi