Audiensi ke Kodim 0828 Gagal, Biar Jadi Atensi MCS Kembali Layangkan Surat Berikutnya

SAMPANG, wartapers.com – Kegagalan audiensi mulai kembali tuai kekecewaan publik , minimnya transparansi sebagai indikator serius dalam algoritma penyerapan anggaran pembangunan proyek terselenggara cukup buram. Dengan pagu anggaran yang cukup fantastis justru mendegradasi publik untuk angkat bicara, Selasa,19/05/2026.

Program unggul inisiatif strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini menjadi bancakan, bagaimana sistematis atau administratif program Koperasi Desa Merah Putih ( KopDes) di setiap wilayah dilaksanakan , hal ini menuai gelombang stigma spekulasi publik.

Menyusul mencuatnya berbagai spekulasi publik, Organisasi yang tergabung dalam Media Center Sampang ( MCS) kembali mendesak Kodim 0828/Sampang terkait transparansi dan beberapa kejanggalan mega proyek KDMP di wilayah Kabupaten Sampang, meskipun pada Senin 11/05/2026 secara resmi melayangkan surat audiensi, namun berakhir tanpa adanya keterangan secara resmi dari pihak terkait.  

Tanpa adanya tindaklanjut, pengurus media center Sampang ( MCS ) kembali menggelar rapat internal untuk mengambil langkah konkret mengevaluasi gagalnya audiensi dengan Komando Distirik Meliter ( Kodim )0828/Sampang, Senin,18/05/2026, siang kemaren. 

Merespons batalnya forum dialog yang semula dirancang untuk mengklarifikasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belakangan ini gencar menjadi sorotan publik.

Fathor Rahman selaku ketua yang akrab disapa Mamang, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga jalur komunikasi antarlembaga tetap terbuka demi transparansi informasi. Oleh karena itu, hasil rapat internal memutuskan bahwa MCS akan segera mengirimkan kembali surat permohonan audiensi ulang yang kedua kepada pihak Kodim 0828/Sampang.

Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya persuasif dan profesional dalam menyikapi kebuntuan komunikasi yang terjadi pada agenda pertama.

"Kami tetap mengedepankan etika dan penghormatan yang tinggi terhadap institusi TNI. Namun di sisi lain, ruang dialog juga harus dibuka lebar demi menjaga transparansi dan menjawab keresahan yang berkembang di tengah publik saat ini," tandas Mamang dengan tegas saat pascarapat, Senin,18/05/2026.

Dalam segmen surat kedua yang disusun, MCS akan menegaskan beberapa poin krusial demi kelancaran agenda berikutnya. Poin-poin tersebut di antaranya meliputi permohonan penjadwalan ulang yang lebih efektif, penegasan kembali bahwa tujuan utama audiensi adalah murni untuk klarifikasi, serta harapan besar akan terciptanya komunikasi yang inklusif dan terbuka antara insan pers dan aparat makodim.

Lebih lanjut, organisasi gabungan dari insan pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini juga telah mematangkan lima poin materi utama yang akan dibawa ke meja audiensi mendatang guna mengupas tuntas polemik program KDMP.

Materi tersebut mencakup klarifikasi mendalam mengenai program KDMP, mekanisme pengawasan program di lapangan, keterlibatan masyarakat serta pemerintah desa, transparansi pelaksanaan kegiatan, hingga pemanfaatan KDMP yang sedianya telah diresmikan serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto, serta bagaimana peran pendampingan aparat dalam program tersebut.

Mamang menambahkan, pembahasan secara tatap muka dan terbuka sangat diperlukan agar masyarakat Sampang mendapatkan konsumsi informasi yang utuh, valid, dan berimbang. Langkah konfirmasi langsung ini dinilai krusial untuk mencegah berkembangnya isu sepihak, rumor, maupun disinformasi yang liar di lapangan terkait program koperasi nasional tersebut.

Sementara itu, beberapa jurnalis dan tim telah berupaya melakukan konfirmasi sebagai syarat fundamental karya jurnalistik agar lebih berimbang, tim mencoba menghubungi pihak Kodim 0828/Sampang melalui Pasi Intel Kodim 0828.

Konfirmasi ini ditujukan untuk meminta kejelasan mengenai alasan batalnya audiensi pertama sekaligus respons makodim terhadap rencana pengiriman surat kedua dari MCS, namun upaya tersebut temui jalan buntu, hingga berita ini diturunkan, pihak Kodim belum memberikan keterangan secara resmi.

Red/MCS