“Sapu Bersih Data PBI Lembata: Bupati Kanis Ultimatum 10 Hari, 3.059 Peserta Disisir Ulang!”

LEWOLEBA, Wartapers.com – Langkah tegas diambil Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, dengan mengeluarkan ultimatum keras kepada jajarannya: benahi kekacauan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam waktu 10 hari.

Instruksi itu disampaikan dalam rapat evaluasi di ruang kerja Bupati, Senin (20/4/2026), yang turut menghadirkan pihak BPJS Kesehatan dan Badan Pusat Statistik. Targetnya jelas—verifikasi dan validasi terhadap 3.059 peserta harus rampung paling lambat 30 April 2026.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Kabupaten Lembata ingin memastikan bahwa subsidi kesehatan dari APBN dan APBD benar-benar tepat sasaran, tidak lagi “bocor” kepada warga yang secara ekonomi sudah mapan.

“Data harus mencerminkan kondisi riil. Jangan sampai yang sudah mampu masih menikmati bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” tegas Bupati Kanis.

Penyisiran data difokuskan pada warga yang dinilai sudah tidak layak menerima subsidi—termasuk mereka yang memiliki penghasilan tetap atau berstatus ASN. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang belum terupdate dalam data lama menjadi sorotan utama.

Pemkab juga menegaskan bahwa seluruh penerima manfaat wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, peserta yang masuk kategori ground check telah dinonaktifkan sementara untuk menjalani verifikasi ulang demi memastikan akurasi data.

Untuk mengejar tenggat ketat, Pemkab Lembata mengerahkan kekuatan penuh lintas sektor. Dinas Sosial diminta mengoptimalkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai ujung tombak di lapangan.

Sejumlah langkah strategis pun ditegaskan: target harian agar progres verifikasi terukur, pelaporan rutin untuk memantau kendala di desa/kelurahan, serta transparansi data melalui sinkronisasi bersama BPS dan BPJS Kesehatan.

Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Quintus Irenius Suciadi, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci efisiensi anggaran daerah. Dengan data yang valid, alokasi APBD untuk jaminan kesehatan diharapkan lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan.

Gerakan “bersih-bersih” data ini menjadi ujian nyata bagi keseriusan Pemkab Lembata dalam menghadirkan keadilan sosial. Di balik angka 3.059 nama, tersimpan tanggung jawab besar untuk memastikan bantuan negara benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Kini, waktu terus berjalan. Dalam hitungan hari, publik menanti apakah penyisiran ini akan menghasilkan data yang akurat atau sekadar menjadi rutinitas administratif tanpa perubahan berarti.

Pewarta: Floni Making

Editor: redaksi