Rakyat Bangkalan Menagih Janji: "Jangan Hanya Duduk di Kursi Empuk, Perbaiki Jalan Kami!"

Bangkalan || Wartapers.com -  Gelombang protes warga terkait kerusakan infrastruktur jalan kabupaten di wilayah Bangkalan semakin memuncak. Masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, khususnya Penjabat Bupati, terkesan "tutup mata" dan abai terhadap akses vital yang kondisinya kini rusak parah dan membahayakan nyawa pengguna jalan.

Kerusakan jalan kabupaten yang tersebar di beberapa titik strategis di Bangkalan dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan. Lubang-lubang besar yang menganga serta kondisi aspal yang mengelupas membuat jalan lebih mirip kubangan saat hujan dan menjadi sumber debu saat kemarau. Warga mengistilahkan kondisi ini sebagai "jalur maut" karena sering memicu kecelakaan lalu lintas.

Pihak utama yang menjadi sasaran kritik adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Masyarakat Bangkalan secara kolektif menyuarakan kekecewaannya karena merasa kontribusi pajak yang mereka bayarkan tidak dibarengi dengan fasilitas publik yang layak.

Ini jalan yang berapa tahun tidaak ada perbaikan selama ini  rusak wilayah kecamatan Tragah Meski kerusakan terjadi di berbagai titik, laporan paling signifikan muncul dari sejumlah ruas jalan kabupaten yang menghubungkan antar-kecamatan. lain Area-area ini merupakan jalur ekonomi penting bagi warga untuk mengangkut hasil bumi dan akses menuju fasilitas kesehatan atau pendidikan.

Kekesalan warga memuncak pada April 2026, seiring dengan lambannya respons pemerintah meski sosialisasi dan janji perbaikan telah berulang kali disampaikan sejak periode anggaran sebelumnya. Warga merasa bosan dengan janji yang terus ditunda tanpa realisasi nyata di lapangan.

Warga merasa dipermainkan oleh retorika politik atau yang mereka sebut sebagai janji "omon-omon". Menurut perwakilan warga (Umar) pemerintah terlalu banyak menghabiskan waktu pada seremonial dan sosialisasi di ruangan ber-AC, namun abai terhadap realita pahit di jalanan. Mereka menuntut tanggung jawab moral dan profesional bupati untuk turun langsung melihat kondisi rakyat.

Masyarakat menuntut tindakan nyata melalui tiga poin utama:

Realisasi Segera: Meminta perbaikan jalan secara permanen (bukan sekadar tambal sulam) pada tahun Anggaran berjalan.

Transparansi Anggaran: Mempertanyakan ke mana alokasi dana pemeliharaan jalan selama ini dialihkan.

Kehadiran Pemimpin: Mendesak Bupati untuk keluar dari "kursi lembutnya" dan melakukan inspeksi mendadak ke titik-titik kerusakan yang dilaporkan warga agar merasakan langsung kesulitan rakyat. senin (27/04/2026).

"Suara rakyat adalah mandat tertinggi. Infrastruktur yang baik bukan sekadar fasilitas, melainkan urat nadi ekonomi dan keselamatan warga. Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti bersosialisasi dan mulai mengeksekusi." ungkap warga

Pewarta: MK

Editor: redaksi