SPPG Banjar Talelah Kembali Disorot, Wali Murid Keluhkan Menu 'Rapel' 3 Hari yang Tak Layak

SAMPANG, wartapers.com  – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kembali menuai kritik tajam. Alih-alih meningkatkan kualitas nutrisi siswa, layanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Camplong justru memicu keresahan wali murid akibat distribusi menu yang dinilai tidak layak dan menyalahi prosedur. Kamis, 12/03/2026.

Potret buruk ini ditemukan pada salah satu SPPG yang berlokasi di Jalan Raya Camplong Desa Banjar Talelah, tepat di belakang Rumah Makan Pak Dje, Kecamatan Camplong.

Fasilitas dapur yang dikelola oleh oknum berinisial E tersebut kini menjadi buah bibir masyarakat setelah kualitas makanan yang dikirimkan ke sekolah-sekolah dianggap jauh dari standar gizi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Keluhan utama muncul dari wali murid SDN Taddan 1. Salah satu orang tua siswa kelas 5 mengungkapkan kekecewaannya terhadap paket menu yang diterima anaknya.

Bukannya makanan segar siap santap setiap hari, pihak SPPG diduga melakukan sistem "rapel" atau penggabungan menu untuk tiga hari sekaligus dalam satu kali pengiriman.

"Ini menu untuk tiga hari, tapi anak-anak tidak ada yang mau makan. Semuanya mengeluh. Dulu bahkan sempat ada kejadian telur yang teksturnya keras sampai dibuat mainan lempar-lemparan oleh siswa," ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media, Kamis ,12/03/2026.

Kondisi serupa dialami oleh wali murid siswa kelas 1 di sekolah yang sama. Ia membeberkan bahwa paket yang diterima putranya hanya berisi satu buah jeruk, tiga kotak susu, satu bungkus roti, serta dua potong tahu, tempe, dan ayam yang dibungkus plastik mika ala kadar tanpa memperhatikan estetika maupun standar sanitasi pangan.

Kejanggalan semakin mencolok karena paket-paket makanan tersebut didistribusikan hanya dengan menggunakan kantong plastik kresek. Selain itu, tidak ditemukan label harga atau rincian nilai gizi pada kemasan, yang merupakan syarat mutlak dalam transparansi pengelolaan anggaran program nasional tersebut.

Fenomena ini memicu anomali di mata publik, mengingat anggaran yang dialokasikan negara untuk setiap porsi makan seharusnya mampu menyajikan hidangan yang memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna.

Masyarakat kini mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPPG di wilayah tersebut.

"Dapur itu milik Pak Edi  lokasinya di Banjar Talelah. Cara pengemasannya yang hanya memakai plastik kresek seolah menunjukkan bahwa petugas menganggap program unggulan Presiden ini adalah program murahan, kurang sopan " tambah sumber tersebut dengan nada getir pada media ini. Kamis, 12/03/2026.

Padahal, secara regulasi, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan instruksi tegas terkait operasional dapur. Dalam arahan virtual terbarunya, BGN melarang keras sistem akumulasi makanan dan mewajibkan adanya transparansi harga pada setiap komponen menu yang disajikan kepada siswa.

"Dalam zoom meeting sudah saya sampaikan, setiap komponen menu harus diberi harga. Tidak ada lagi sistem bundling atau akumulatif per tiga hari; pemberian makan wajib dilakukan setiap hari secara segar," tegas Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Soni Sanjaya, dalam pernyataan video yang sempat viral itu. 

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pemilik dapur SPPG di Banjar Talelah guna mendapatkan klarifikasi terkait sistem pengelolaan dan rincian anggaran menu tersebut. Namun, pihak pengelola cenderung tertutup dan sulit ditemui untuk memberikan penjelasan mendetail.

Redaksi memberikan ruang hak jawab sepenuhnya bagi pihak pengelola SPPG maupun Dinas terkait di Kabupaten Sampang. Hal ini penting untuk memastikan transparansi publik dan mencegah spekulasi liar yang dapat mencederai integritas program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah.

Redaksi