Program Unggul Presiden Prabowo di Remehkan Oleh Salah Satu Dapur di Bangkalan, Orang Tua Siswa Mengeluh

Bangkalan || Wartapers.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di desa Pamorah Kecamatan Tragah  sebagai solusi pemenuhan nutrisi anak sekolah di Kabupaten  Bangkalan justru menuai sorotan publik atau khalayak umum.

Sejumlah orang tua siswa penerima MBG di Yayasan Nurul Amanah Al-Makky ini berlokasi di Kecamatan Tanah Merah, sedangkan menu MBG tersebut dibagikan diwilayah Kecamatan Tragah.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamorah atau Yayasan Nurul Amanah Al-Makky sangat dikeluhkan dikarenakan memberi menu yang dinilai jauh dari kata bergizi dan tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Presiden RI yakni Bapak Prabowo Subianto.

Hal ini tampak menjadi sorotan publik, sehingga sangat mencuat dikalangan masyarakat setempat yang menerima dan bahkan menjadi pertanyaan bahwa lokasi tempat SPPG tersebut beralamatkan di Desa Besanah Tanah Merah akan tetapi kenapa harus ada di wilayah lingkup Kecamatan Tragah.

Dalam sebuah kotak makan yang  diperlihatkan kepada awak media, menu MBG hari itu hanya berisi Roti, Kacang Koro, Puding, dan susu coklat yg di kemas sendiri tanpa ada label merk. puding susu tampa lebel. Komposisi tersebut dinilai tidak memenuhi standar kecukupan gizi harian bagi anak usia sekolah.

“Menu MBG hanya berisi seperti itu. Menu seperti itu tak sebanding dengan anggaran MBG yang telah ditetapkan, jauh dari standar kecukupan gizi siswa,” ujar salah satu orang tua siswa dengan nada kecewa dihadapan awak media.

Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang untuk menunjang tumbuh kembang siswa melalui asupan nutrisi seimbang. Dalam praktiknya, menu MBG idealnya mengandung Karbohidrat, Protein, Vitamin, Mineral, serta unsur penunjang lainnya yang proporsional.

Kehadiran kacang dan roti memang memberi asupan energi, namun tanpa tambahan lauk berprotein atau sayuran, kandungan gizinya dianggap belum optimal.

Kondisi ini memantik pertanyaan publik mengenai pengawasan dan implementasi teknis di lapangan. Apalagi, program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyedot anggaran negara demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Kritik juga diarahkan kepada pihak sekolah yang dinilai kurang responsif terhadap keluhan wali murid. Harapan disampaikan agar sekolah tidak menutup mata dan berani menyuarakan aspirasi jika menu MBG tidak sesuai ketentuan.

“Pihak sekolah diharapkan tidak tinggal diam. Soal menu MBG seperti ini, seharusnya sekolah mengambil tindakan tegas dengan SPPG tersebut,” tegasnya.(4/03/2026).

Sampai saat ini kepala SPPG Yayasan Nurul Amanah Al-Makky belum ada klarifikasi resmi terkait menu yang dianggap tidak sesuai.

Pewarta: MK

Editor; redaksi