Diduga Jadi Ajang 'Bancakan', Dapur SPPG Taddan Sampang Sajikan Buah Busuk dalam Program Unggul Prabowo Subianto

Temuan ini memicu keresahan publik terkait cara pengelola menghitung komposisi rincian menu yang dinilai sangat minim nilai gizi. Masyarakat kini mempertanyakan profesionalitas pengelolaan SPPG dan efektivitas mekanisme pengawasan Satuan Tugas (Satgas) yang seharusnya memastikan setiap makanan yang keluar dari dapur memenuhi standar kesehatan sebelum didistribusikan ke siswa.

Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, di mana aspek kebersihan dan pemilihan bahan baku tampak diabaikan. Alih-alih meningkatkan kualitas kesehatan penerima manfaat, menu yang disajikan justru dikhawatirkan berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak karena kualitas bahan pangan yang jauh dari standar higienis.

Persoalan ini mencuat setelah adanya dokumentasi dan laporan valid yang diterima media mengenai ketidaksesuaian menu pada jadwal distribusi. Berdasarkan data yang dihimpun, paket makanan yang disuplai oleh salah satu  SPPG  pada Senin (23/02/2026) hanya terdiri dari dua kotak susu, dua buah salak, dua buah jeruk, dan dua butir telur.

Kondisi serupa kembali terulang pada Senin (02/03/2026), di mana menu yang diberikan kepada siswa hanya berupa dua kotak susu kedelai, buah belimbing, buah salak, dan dua bungkus roti. Komposisi ini dinilai sangat buruk dan tidak mencerminkan standar gizi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk pertumbuhan anak.

Ketidakwajaran semakin terlihat dari pengakuan sejumlah wali murid yang menyebutkan bahwa menu tersebut diberikan dengan sistem "rapel" atau penggabungan untuk tiga hari sekaligus. Nilai paket tersebut diketahui sebesar Rp24.000, yang berarti jatah per hari hanya berkisar Rp8.000, sebuah angka yang diragukan dapat memenuhi standar gizi nasional.

Padahal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Soni Sanjaya, telah menegaskan aturan main dalam sidak sebelumnya. Soni menginstruksikan agar setiap kemasan item menu wajib menyertakan label harga secara transparan agar publik dapat melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan anggaran negara.

Soni juga membantah keras adanya mekanisme bundling atau penggabungan distribusi untuk beberapa hari, kecuali pada hari libur resmi. 

"Dalam zoom meeting sudah saya sampaikan, setiap komponen menu harus diberi harga. Tidak ada lagi bundling atau akumulatif per tiga hari; pemberian makan harus dilakukan setiap hari," tegasnya dalam instruksi kepada para Korwil dalam video yang tengah beredar luas. 

Meskipun polemik ini telah viral dan memicu kemarahan di media sosial, pihak Satgas dan pemerintah daerah setempat terkesan lamban dalam bertindak. Hingga saat ini, belum ada audit menyeluruh terhadap SPPG yang diduga nakal, sehingga muncul tudingan bahwa pihak berwenang seolah "tutup mata" terhadap potensi korupsi uang negara yang bernilai triliunan rupiah.

Kekecewaan mendalam ini dirasakan oleh siswa lain di Taman Kanak-Kanak (TK) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Az-Zahra yang menjadi penerima manfaat. Banyak siswa enggan menyantap menu tersebut karena selain komposisinya yang janggal, variasi makanan yang monoton membuat anak-anak merasa bosan dan akhirnya membuang jatah makanan mereka.

Salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekesalannya saat ditemui . Ia membeberkan bahwa buah yang diterima dalam kondisi tidak layak atau busuk. 

 "Jeruk dan belimbingnya busuk, jadi terpaksa saya kasih ke hewan .  Anak-anak bosan, kalau tidak mau ya dibuang, kami tidak tahu mau komplain ke mana," ujarnya Selasa,03/03/2026.

Wali murid tersebut secara spesifik menyebut bahwa dapur yang menyuplai menu bermasalah itu adalah SPPG di Taddan . Menurut keterangannya, fasilitas tersebut diduga dikelola oleh seseorang salah satu warga setempat sangat tidak wajar dan perlu ada evaluasi. 

Praktik penyajian menu tak layak ini dianggap sebagai bentuk penghinaan halus terhadap program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Jika tidak segera dievaluasi dan diaudit secara ketat, dikhawatirkan visi besar pemerintah untuk menciptakan generasi emas melalui pemenuhan gizi akan kandas di tangan oknum pengelola dapur yang hanya mengejar keuntungan pribadi.

Temuan ini akan menjadi tamparan keras bagi semua pemilik  dapur SPPG di wilayah kabupaten Sampang, media ini menemukan jalan buntu , kesulitan mendapatkan nomor pemilik dapur dan penanggung jawab untuk mendapatkan klarifikasi resmi pemilik dapur, upaya konfirmasi pun akan dilakukan demi mendapatkan pernyataan secara resmi , hingga akhirnya berita ini dimuat kemuka publik. 

Redaksi