Aktivis Mahasiswa Sampang Kritik Kinerja Satgas MBG, Desak Pengawasan Lapangan Diperketat

Foto : Rofi ( kiri) saat orasi waktu demontrasi di Sampang.

SAMPANG, wartapers.com  – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang kini tengah berada di bawah radar kritis publik. Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk mengawal program ini dinilai terlalu pasif dalam merespons berbagai dinamika yang terjadi di tingkat bawah.

Sorotan tajam tersebut datang dari Rofi, seorang aktivis mahasiswa muda asli Sampang. Ia menyayangkan sikap satuan tugas  (Satgas) yang dinilai  terkesan mental tempe dan enggan turun ke lapangan meskipun gelombang pemberitaan negatif mengenai kualitas menu makanan mulai bermunculan di berbagai media.

Rofi menilai, ketidakhadiran Satgas di lokasi-lokasi distribusi menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjaga integritas program nasional tersebut. Menurutnya, setiap laporan masyarakat seharusnya menjadi alarm bagi tim pengawas untuk melakukan kroscek instan.

Polemik ini sendiri mencuat setelah adanya dugaan penyajian menu makanan yang dianggap tidak layak konsumsi, berbagi problem dijajaran pendidikan penyajian menu MBG terlihat asal-asalan tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas.

Dengan seperti itu,  muncul gelombang spekulasi publik  dan ketidakpuasan terkait harga per porsi yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas gizi serta kuantitas makanan yang diterima para siswa.

“Kami melihat tidak ada tindakan konkret dari Satgas untuk turun langsung melakukan pengecekan ketika muncul pemberitaan negatif terkait MBG di Kabupaten Sampang. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik,” ujar Rofi saat dikonfirmasi . Selasa 03/03/2026.

Rofi menekankan bahwa sikap diam atau pasif yang ditunjukkan oleh otoritas terkait berisiko fatal. Hal ini dapat menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang sejatinya memiliki misi mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ia menambahkan bahwa transparansi adalah harga mati dalam pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan anggaran besar. Pengawasan langsung dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memastikan standar nutrisi terpenuhi dan tidak ada praktik penyimpangan.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan pilar kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk mengintervensi masalah gizi pada anak sekolah secara serentak di seluruh Indonesia.

Namun, di Kabupaten Sampang, implementasi kebijakan ini nampaknya masih terganjal masalah teknis dan pengawasan. Laporan mengenai menu yang tidak memadai di sejumlah sekolah menjadi bukti bahwa pengawasan di tingkat daerah masih bolong.

Menanggapi kritikan tersebut, Sudarmanto, perwakilan dari pihak terkait, memberikan klarifikasi mengenai status kelembagaan Satgas saat ini. Ia menjelaskan bahwa tim yang ada masih bekerja berdasarkan payung hukum yang terbatas.

“Untuk Satgas saat ini memang masih menggunakan Surat Keputusan (SK) percepatan. Fokusnya masih pada tahap inisiasi dan distribusi awal,” jelas Sudarmanto memberikan pembelaan terkait ritme kerja timnya.

Namun, Sudarmanto menjanjikan adanya perubahan signifikan dalam waktu dekat. Ia menyebutkan bahwa pada bulan Maret ini, status hukum tim akan ditingkatkan menjadi SK Pengawasan yang memiliki kewenangan lebih luas.

Dengan perubahan status tersebut, diharapkan fungsi kontrol dan monitoring di lapangan akan jauh lebih kuat. Satgas diharapkan tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi aktif merespons setiap aduan masyarakat maupun temuan jurnalis.

Merespons janji tersebut, Rofi tetap mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh tanpa menunggu birokrasi selesai. Evaluasi ini harus mencakup aspek kualitas bahan pangan, transparansi anggaran, hingga mekanisme distribusi.

“Kami tidak ingin program yang baik ini tercoreng karena lemahnya pengawasan. Satgas harus hadir nyata di tengah masyarakat, bukan hanya sekadar nama yang tercantum di atas kertas,” tegas Rofi menutup pernyataannya. Selasa, 03/03/2026.

Redaksi