RDP Ungkap Perusahaan Daerah Tidak Transparan, DPRD Kolaka Di Tuntut Lakukan Pansus

KOLAKA.WARTAPERS.COM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPRD Kolaka bersama koalisi masyarakat sipil dengan jajaran direksi Perusahaan Daerah (Perumda) Kolaka, diwarnai ketegangan. Ketua koalisi masyarakat sipil mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan Perumda yang dinilai tidak jelas. Kamis 28 februari 2026.

"Kenapa laporan keuangan Perumda tidak dipublikasikan? Apakah ada yang disembunyikan?" tanya Ketua koalisi masyarakat sipil, Bapak Musdalim Zakkir.

Jawaban dari jajaran direksi Perumda atau direktur keuangan dianggap tidak memuaskan, sehingga anggota koalisi masyarakat sipil dan ketua pekat ib yang hadir geleng kepala dan meminta Perumda untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Jika tidak ada transparansi, kami akan mendesak DPRD untuk melakukan Pansus guna mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegas kanda Dudi sapaan akrabnya.

Rapat Dengar Pendat (RDP) ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Perumda Kabupaten Kolaka.

" sebab direktur keuangan tidak punya kewenangan untuk memaparkan apa yang menjadi temuan BPK beliau hanya berkata data yang di minta inspektorat yang 26 data tapi dia hanya memberikan 12 data, jadi sisanya mana, katanya. 

Begitu pula yang di paparkan Musdalim usai RDP kenapa Herman ikut bicara dia sebagai apa ini lucu," ucap musdalim Zakkir.

" Pak Herman yg merupakan saudara dirut tdk jelas sebagai apa dalam RDP apakah sebagai HUMAS atau sebagai legal perumda... Dan yg paling mengecewakan setelah memberikan keterangan, tiba tiba menghilang sehingga keterangannya ingin ditanggapi balik sudah kabur dari ruangan RDP."

" Kenapa tiba tiba Herman masuk berbicara tentang Dana titipan untuk pajak penghasilan (PPH) atau jaminan reklamasi ( jamrek )kata herman mitra kerja boleh mengirim dana lewat Rekening pribadi untuk pembayaran PPH atau Jamrek kalaupun ada sisanya bisa dipake untuk operasional jadi ini lucu kata Musdalim, padahal semua itu sudah masuk dalam kontrak kerja jadi ini ada indikasi KKN.ungkap musdalim Zakkir.


Pewarta :  Asril wp 

Editor: redaksi 

KABAR NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Memuat BERITA UPDATE TERKINI…

𝐖𝐀𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐈𝐏𝐔𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐎𝐏𝐔𝐋𝐄𝐑

Memuat...