Data Ikan dan Madu Belum Terekam Optimal, Sensus Ekonomi 2026 di Lembata Hadapi Tantangan Validitas

LEWOLEBA, Wartapers.com -  Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai secara nasional pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 menyisakan sejumlah pekerjaan rumah di daerah, termasuk di Kabupaten Lembata. 

Di tengah komitmen pemerintah daerah mendukung pendataan, persoalan akurasi dan kelengkapan data sektor-sektor unggulan justru mencuat dalam audiensi antara Bupati Lembata dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Bupati, pada Selasa (25/2) ini, mempertemukan Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Muhamad Sukin. 

Pertemuan itu membahas kesiapan daerah dalam menyambut agenda sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Secara nasional, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memotret kondisi riil aktivitas usaha di seluruh wilayah Indonesia. 

Namun, di Lembata, tantangan yang dihadapi bukan sekadar teknis pelaksanaan, melainkan juga persoalan basis data sektoral yang belum sepenuhnya solid. 

Muhamad Sukin mengungkapkan, pelaksanaan sensus di Lembata direncanakan dimulai pada 1 Mei 2026 dengan menyasar pelaku usaha di berbagai sektor.

“Kami akan mendatangi pelaku usaha dan merekrut mitra lapangan untuk mendukung pendataan. Tetapi ada sejumlah sektor potensial yang hingga kini belum terekam optimal,” ujarnya.

Sektor perikanan dan madu menjadi contoh nyata. Padahal, kedua komoditas tersebut selama ini digadang-gadang sebagai penopang ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan di Lembata.

Minimnya pencatatan yang terintegrasi dikhawatirkan berdampak pada biasnya gambaran struktur ekonomi daerah, sekaligus berpotensi memengaruhi arah kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran di masa mendatang.

Tim BPS disebut telah menyusun dokumen pertumbuhan ekonomi Lembata sebagai gambaran awal dinamika sektor-sektor usaha. 

Namun, BPS masih membutuhkan dukungan data komprehensif dari pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah.

Tanpa konsolidasi tersebut, sensus berisiko hanya menjadi rutinitas administratif, bukan fondasi kebijakan berbasis fakta.

Menanggapi hal itu, Bupati Kanis menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan sensus.

Menurutnya, data merupakan elemen vital dalam perencanaan pembangunan. “Sinergi dalam penyajian data harus berjalan beriringan untuk memajukan masyarakat Lembata,” tegas Bupati Kanis.

Meski demikian, efektivitas dukungan tersebut akan diuji dalam praktik. Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya soal menghimpun angka, tetapi memastikan bahwa potensi riil, termasuk sektor-sektor yang selama ini kurang terdokumentasi benar-benar tercatat.

Di tengah harapan agar sensus menghasilkan data akurat dan komprehensif, publik kini menanti sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS mampu menutup celah-celah data yang selama ini luput dari radar pembangunan. 

Pewarta: Floni Making

Editor: redaksi