Oknum TNI Jadi Mafia Anggaran Gedung KDMP Di Bangkalan
Bangkalan , wartapers.com - PT. Agrinas Pangan Nusantra secara resmi sebagai penerima tugas dari Presiden Prabowo untuk membangun gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh indonesia sebanyak 80.000 bangunan, yang bekerja sama dengan TNI.
Anggaran pembangunan gedung tersebut bisa dibilang fantastis, yaitu mencapai 1.6 miliar pergedung. Sumber dananya yaitu berasal dari skema pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Tetapi yang punya kewajiban membayar cicilannya yaitu Koperasi Desa Merah Putih yang diambil dari Dana Desa.
Jika beban pembayarannya diambil dari Desa, seharusnya Agrinas melibatkan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan dan pembangunannya bukan malah menggandeng TNI. Karena tugas TNI bukanlah kontraktor dan tidak boleh turun mengerjakan proyek sebagaimana diatur oleh *Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) (yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2025)
Bicara tentang anggaran pembangunan KDMP, ini butuh dikuliti sedetail mungkin. Mulai dari anggaran persiapan sampai pada tahap pelaksanaanya, termasuk juga material yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam RABnya.
Untuk anggaran pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebenarnya bervariasi, dengan estimasi biaya fisik sekitar Rp1,6 miliar per unit mencakup gudang, gerai, kendaraan, dan kelengkapan lainnya yang bersumber dari pinjaman Himbara dibayar pakai Dana Desa.
Di Bangkalan, anggaran pengerjaan gudang KDMP ini pada RAB tercatat Rp. 1.099.615.763, sedangkan yang Rp. 600.000.000 juta tidak diketahui disimpan dimana dan untuk apa. Masih menjadi misteri?
Dalam sebuah pesan pribadi yang disampaikan oleh salah satu kontraktor kepada saya, "saya ditawarin pembangunan KDMP, tapi potongannya lumayan besar kurang lebih 40%" cetusnya.
Pesan ini tidak saya terima mentah-mentah, karena bisa jadi salah tetapi bisa juga mendekati kebenaran meski secara real pembuktian akan sangat sulit, selain itu takut ini fitnah. Yang namanya potong memotong anggaran, selama ini memang seperti kentut, bentuknya tidak terlihat tapi baunya terdengar. Nah disinilah ruang kosong aparat penegak hukum dan masyarakat untuk ikut serta mengawasi anggaran pembangunan gedung KDMP ini.
Ketika anggaran negara masih ada potong memotong, maka efeknya nanti pada pengurangan kualitas bahan bangunan. Seperti contoh, anggaran untuk struktur bawah sebenarnya Rp.192.281.146 tetapi banyak komponen yang kemudian dikurangi, misalkan penggalian pondasi dilakukan swadaya, pengerjaan lantai bawah pondasi juga tidak dilakukan atau bahkan pembesian juga dicampur ukuran dan kualitasnya, ini perlu didokumentasikan dan diperhatikan dari sekarang. Berikutnya, nanti harus benar benar diawasi juga pengerjaan struktur atasnya agar sesuai dengan RAB..
Sederhananya "gedung ukuran 20×30 itu apakah realistis menghabiskan anggaran sampai 1.6 Miliar?" Mari kita awasi dan dokumentasikan setiap bahan yang datang dan tahapan pengerjaan KDMP ini.
Selama ini, TNI selalu dikenal dengan semangat gotong royongnya dan selalu menjadi garda terdepan mendukung pembangunan dengan sistem padat karya, tapi ketika dihadapkan pada proyek gedung KDMP semangat gotong royong dan padat karya yang selalu digelorakan itu hilang tiba-tiba "kurang anggaran kita gotong royong, banyak anggaran maaf kita sudah borong". Kalimat ini mungkin cocok untuk membaca wajah TNI saat ini.
TNI yang sekarang tidak seperti dulu lagi, karena mereka sudah berkuasa dan lupa pada semangat dulu yang begitu membara "Dulu TNI bagi kami singaraja, kami rindu pada TNI yang mengayomi dan melindungi NKRI bukan TNI yang disibukkan dengan pembangunan gedung KDMP". (31/1/2026)
Pewarta : M.Mukri
Editor: redaksi

