Menuju Infrastruktur Berkualitas 2025, Gubernur Melki Dorong Profesionalisme Jasa Konstruksi NTT

Kupang, Wartapers.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT tidak boleh sekadar mengejar kuantitas proyek, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat . 

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).

Benny menjelaskan, rapat kerja tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas PUPR Provinsi NTT sepanjang tahun 2025, sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Benny Nahak, dalam laporan menyampaikan bahwa rapat kerja ini dilaksanakan pada Selasa, 13 Januari 2026 di Kota Kupang.

Ia menjelaskan, maksud kegiatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan rapat dalam rangka mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2025 serta meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan.

“Tujuan pelaksanaan rapat kerja ini antara lain melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Tahun 2025, meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah,” jelas Benny.

Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.

Tujuan akhir adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap layanan dasar yang layak, terjangkau dan berkelanjutan," kata Melki.

“Kami mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, patuh terhadap peraturan, menjunjung tinggi keselamatan kerja, sehingga mampu menghasilkan produk konstruksi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” tegas Gubernur.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama pemerataan pembangunan, mencakup pengembangan jaringan jalan, sumber daya air, kawasan permukiman, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Gubernur Melki turut mengapresiasi pelaksanaan rapat kerja yang digelar Dinas PUPR sebagai forum evaluasi penting untuk memastikan seluruh pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui kegiatan ini, Gubernur berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dapat terus memperkuat integritas, profesionalisme, serta kolaborasi dalam setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Provinsi NTT. 

Pewarta : Unny 

Editor: redaksi