Sejumlah Ormas Yang Tergabung Geruduk Kantor Pertanian Kabupaten Bangkalan

Bangkalan || Wartapers.com  - Puluhan Ormas yang tergabung dalam organisasi  mendatangi kantor pertanian Kabupaten Bangkalan pada hari senin/ Mereka menuntut pemerintah dinas pertanian turun dari jabatanya agar para petani tidak dirugikan terkait pupuk subsidi tetap ada dan jangan sampai langka. dari harga HET

Selain itu, ormas Formades juga meminta agar Dinas Pertanian turun tangan terkait dugaan permainan penyaluran pupuk bersubsidi ini. yang ada didesa desa.

Para Ormas yang tergabung demontrasi Hari ini mengingatkan, jangan sampai petani di Bangkalan yang menjadi korban dan sangat dirugikan dalam hal ini. (15/12/2025).

“Faktanya, di beberapa kecamatan ada kelangkaan pupuk, meski dilakukan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk masih Banyak keluhan dari masyarakat ujar ketua, Formades Nasiruddin di sela demontrasi

Tak lupa pula Hasin Wakil Ketua LSM Baskara ini menjelaskan, fenomena kelangkaan pupuk ini membuat petani terjepit dan menjerit Pupuk ini sangat dibutuhkan para petani.

"Karena langka, mereka membelinya ke pengecer. Itupun harganya mencekik. Dari normalnya per sak Rp 95 ribu, pengecer menjual Rp 140 ribu, bahkan Rp 150 ribu,” ungkap hasin.

Hasin sangat menyesalkan adanya dinamika penyaluran pupuk sehingga membuatnya langka, sekalipun ada KPPP yang melakukan pengawasan. Semestinya, kata dia, tak usah nunggu laporan kalau kenyataannya langka.

Hasan protes keras, kok bisa langka. Bahkan petani kelimpungan meski sudah sesuai RDKK,” ini semua permainan dalang Pak CHK distributor Mafia pupuk subsidi di Bangkalan tim ormas yang tergabung  minta PLT kadis pertanian mundur dari jabatannya tidak bisa mengurus dinas pertanian semua diminta pacat dari gapotan atau penyuluh jangan duduk manis di kantor tidak pernah turun ke masyarakat

Plt Kepala Dinas Pertanian Bangkalan, mengetakan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sudah diawasi secara terkoordinasi dan komprehensif melalui KPPP. Semua pupuk subsidi sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK),” papar Plt sudah melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya.

Salah satunya dengan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan kata Salah satu Anggota LSM Baskara apa yang dikatakan semua pengawasan dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani.

"apalah itu semu bohong dinas pertanian tidak berani menunjukkan bukti bukti yang kami minta dia tidak pernah turun kelapangan semua itu permainan Bapak Kabid dalamnya " ujarnya hasan.

“Memang dilematis penyaluran pupuk. Kalau ditemukan adanya penyimpangan, laporkan saja ke kejaksaan. Asalkan ada bukti yang kuat, kiosnya, siapa pelakunya. Pasti diproses,” ungkap tim yang tergabung ormas

Pewarta :Mukri

Editor: redaksi