Dampak Dari Pemangkasan ADD di Tahun 2026 Oleh Pemkab Mojokerto, Perangkat Keluhkan Nasibnya

MOJOKERTO,  WARTAPERS.COM - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh para Kepala Desa (Kades) beserta perangkatnya di depan kantor Pemkab pada 24 Desember 2025 lalu, kini mulai menyisakan sejumlah kekalutan. 

Mereka demo menuntut agar pemerintah tidak memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah menjadi sumber pendapatan utama bagi desa-desa di Mojokerto, 

Dalam aksi demo tersebut, para peserta berorasi dan menuntut agar ADD dikembalikan seperti semula, karena pemangkasan tersebut akan berdampak besar pada nasib Kades dan sejumlah perangkatnya. 

Mereka juga menuntut untuk bertemu langsung dengan Bupati Mojokerto, Gus Barra, namun hanya diterima oleh Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko.

Teguh Gunarko menjelaskan bahwa Pemkab tidak melakukan pemangkasan, namun hanya menyesuaikan dengan dana transfer (TKD) dan dana bagi hasil (DBH)  yang dikurangi oleh pusat. 

"Besaran ADD di tahun 2025 kurang lebih sekitar 139 M, sedangkan di tahun 2026 menjadi 109 M," jelasnya. Kamis, (25/12/2025). 

Namun, seorang perangkat desa yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya atas pemangkasan ADD tersebut. 

"Gimana ini mas nasib kedepan nya, SK sudah masuk sebagai jaminan pembiayaan di BPR untuk keperluan keluarga juga kebutuhan pendidikan anak di pondok pesantren, kog taunya ADD di tahun 2026 dipangkas. Bayarnya lho pakai apa mas, kan pakai sistem potong gaji mas," ungkapnya dengan nada kecewa. Sabtu, (27/12/2025). 

Penyesuaian ADD tersebut memang menjadi masalah besar bagi para Kades dan perangkat desa di Mojokerto, karena ADD disinyalir merupakan sumber pendapatan utama bagi mereka. 

"Semoga pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mencari solusi yang terbaik bagi desa-desa di Mojokerto," pungkasnya.

Pewarta: Rosyd

Editor: Redaksi