Wujudkan Komitmen Sampang Taat Regulasi, Bupati Sampang: Pastikan Pengelola DD Tepat Sasaran dan Transparansi

SAMPANG,  - wartapers.com  -  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( DD).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan di tingkat desa agar pengelolaan dana yang bersumber dari APBN tersebut berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sampang. Jumat ,28/11/2025.

Acara penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat ini diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Sampang. Dihadiri oleh ratusan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa (Pj Kades), dan Camat se-Kabupaten Sampang, acara tersebut menghadirkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, sebagai narasumber utama, dengan Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor, sebagai keynote speaker.

Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, dalam sambutannya menegaskan bahwa dana desa adalah amanah besar dari pemerintah pusat. Dengan nilai yang terus meningkat setiap tahun, hal ini membuktikan bahwa negara menaruh kepercayaan pada desa sebagai ujung tombak pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, beliau mengingatkan, semakin besar anggarannya, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertainya.

Bupati Slamet Junaidi menggarisbawahi empat aspek penting dalam tata kelola dana desa yang wajib dipenuhi:

- Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan),

- Transparan (terbuka kepada masyarakat),

-Tepat Sasaran (benar-benar untuk kepentingan warga), dan 

- Taat Aturan (mengikuti regulasi yang berlaku). 

"Pengelolaan dana desa bukan hanya soal laporan administrasi, tetapi juga soal kepercayaan publik," paparnya. 

" Ketika tata kelola buruk, bukan hanya desa yang tercoreng, tetapi nama baik pemerintah daerah secara keseluruhan ikut terdampak." Tambah H. Slamet Junaidi. Jumat 28/11/2025.

Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor, dalam keynote speech-nya menyampaikan harapan besar. Beliau menekankan bahwa desa memegang peran penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan keuangan desa harus akuntabel dan efisien, dan akuntabilitas ini dimulai dengan transparansi dalam penggunaannya. 

Beliau berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh Kades dan Pj Kades di Sampang memiliki pemahaman yang kuat mengenai pengelolaan yang benar.

Lebih lanjut, Thoriq Majiddanor menjelaskan, "Untuk dapat menganggarkan, melaksanakan, dan mengelola anggaran desa agar lebih baik, diperlukan pengawasan dan pemeriksaan agar tercipta akuntabilitas." Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, memaparkan secara rinci mengenai cara kerja BPK dalam tugas pemeriksaan. 

"Akan kami sampaikan bagaimana cara kerja BPK, sehingga nantinya bapak-bapak dapat mengetahui risiko apa saja yang dapat dihindari dalam mengelola anggaran Dana Desa," kata  Yuan Candra Djaisin.

BPK sendiri telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara strategis pada Belanja Desa sejak kurun waktu 2018 hingga 2024. Pemeriksaan tersebut mencakup efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, kepatuhan atas pengelolaan keuangan, hingga pembangunan kawasan perdesaan. Hal ini menunjukkan fokus serius BPK dalam memastikan pemanfaatan dana berjalan optimal.

Sosialisasi yang berlangsung lancar dan interaktif ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, antara lain Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz, Ketua DPRD Kabupaten Sampang Rudy Kurniawan, Sekda Yuliadi Setiawan, jajaran Forkopimda, serta para kepala dinas terkait seperti Kepala DPMD dan Inspektur Kabupaten Sampang.

Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan lembaga audit negara dalam mengawal akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Sampang.

Redaksi