Raker Pemprov NTT, Gubernur Melki Tekankan Efisiensi Anggaran, Bupati Lembata Dorong Kolaborasi Nyata Sentuh Masyarakat

KUPANG, wartapers.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja Gubernur bersama Bupati/Wali Kota se-NTT pada Jumat, 21 November 2025, di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kupang. 

Rapat kerja bertema 'Membangun NTT Lebih Maju Melalui Kolaborasi Inovatif' itu dibuka langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dihadiri Wakil Gubernur, Johni Asadoma, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, serta jajaran unsur pimpinan daerah, instansi vertikal, serta BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menekankan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk semakin kreatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus diarahkan pada belanja yang efisien dan tepat sasaran.

“Inovasi tata kelola keuangan menjadi keharusan agar belanja daerah tepat biaya, tepat sasaran, dan tepat guna,” kata Gubernur Melki di hadapan para epala daerah dan pejabat yang hadir.

Gubernur Melki mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk evaluasi tarif pajak dan retribusi agar tetap sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat.

Selain persoalan anggaran, Melki juga menyoroti risiko perubahan iklim ekstrem yang memengaruhi ketahanan wilayah NTT. Ia menilai pemerintah daerah harus memperkuat mitigasi bencana, membangun infrastruktur adaptif, dan meningkatkan sistem peringatan dini.

Di sektor kesehatan, Gubernur Laka Lena mendorong adanya pendekatan baru dalam pemerataan layanan, peningkatan fasilitas, serta penyediaan tenaga kesehatan yang lebih merata di setiap kabupaten dan kota.

Sementara itu, Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq menyampaikan pandangan yang lebih menekankan aspek pelaksanaan kebijakan. 

Ia menilai bahwa kolaborasi lintas daerah yang menjadi tema utama Raker ini harus diwujudkan dalam bentuk program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kolaborasi tidak boleh berhenti pada tataran komitmen. Kita perlu memastikan bahwa setiap program yang dirumuskan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Bupati Kanis Tuaq saat ditemui usai pembukaan Raker.

Ia menegaskan kesiapan Lembata untuk berpartisipasi aktif dalam agenda prioritas provinsi dan nasional, termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga implementasi Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

“Lembata menghadapi tantangan yang khas, namun juga memiliki potensi besar. Dengan kerja bersama, kami percaya dapat memberikan kontribusi lebih kuat bagi pembangunan NTT,” tegas Bupati Kanis Tuaq.

Pada kesempatan itu, Pemprov NTT memberikan penghargaan kepada sepuluh kabupaten dengan kinerja terbaik dalam penurunan stunting tahun 2024, yakni Flores Timur, Manggarai Timur, Rote Ndao, Belu, Nagekeo, Ngada, Ende, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, dan Sumba Timur.

Sementara Pemkab Lembata, pada 12 November 2025, telah menerima penghargaan tingkat Nasional dari Kementerian Kesehatan RI atas pencapaian intervensi spesifik penurunan stunting untuk kategori Regional III.

Penghargaan itu diberikan mengingat angka stunting di Lembata tahun 2024 berada di angka 7,9 persen, jauh di bawah rata-rata Propinsi NTT yang masih di angka 15,20 persen.

Penghargaan yang diterima oleh Pemda Lembata ini sebagai bukti pengakuan Negara atas kerja kolaboratif lintas sektoral di Kabupaten Lembata.

Raker kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan seluruh kepala daerah. 

Komitmen itu mencakup 11 agenda strategis, antara lain: Pertama, Program pengentasan kemiskinan melalui akses layanan dasar, pelatihan keterampilan, modal usaha dan lapangan kerja. Kedua, Dukungan pada program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Kemandirian Pangan, Energi dan Air.

Ketiga, Perlindungan pekerja informal melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk pembagian kewenangan, dukungan penganggaran daerah, serta pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara terpadu.

Keempat, Penanganan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi, perbaikan sanitasi dan kebersihan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi anak. Kelima, Perlindungan terhadap anak balita dari penyakit melalui pemberian imunisasi dasar lengkap.

Keenam, Pencegahan dan langkah preventif mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS melalui peningkatan kesadaran masyarakat, layanan kesehatan berkualitas, serta penanggulangan stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Ketujuh, Pembangunan Rumah Layak Huni melalui skema pembiayaan bersama, serta memfasilitasi pembangunan perumahan terjangkau bagi yang berpenghasilan rendah.

Kedelapan, Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah dan pencegahan korupsi. Kesembilan, Percepatan realisasi pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai kuota.

Kesepuluh, Percepatan pembangunan NTT Mart di wilayah Kabupaten/Kota. Kesebelas, Implementasi One Village One Product (OVOP) untuk peningkatan PAD 2026. ( Adv) 

Pewarta:  Floni

Editor: Redaksi