Pemkab Lembata Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan Fordis RPKD

LEWOLEBA, wartapers.com  - Pemerintah Kabupaten Lembata menunjukkan komitmen serius dalam upaya menanggulangi kemiskinan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan sekaligus Forum Diskusi (Fordis) Group Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. 

Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yohanes Berchamans Daniel Dai, mewakili Bupati Lembata, di Aula Anton Enga Tifaona, Kantor Bupati Lembata, Lewoleba, Kamis (13/11).

Dalam sambutannya, Yohanes Daniel menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, organisasi sosial, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga isu sosial yang kompleks, termasuk akses terhadap layanan dasar yang harus ditangani secara komprehenslKeberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari seberapa efektif program tersebut menyasar kelompok yang tepat, seberapa cepat layanan diberikan, dan sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin,” tegasnya.

Mans Dai Wutun juga menyoroti pentingnya pembaruan data kemiskinan secara berkala untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tepat sasaran dan menghindari duplikasi antar instansi.

Ia mengakui bahwa Kabupaten Lembata masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan, meskipun data menunjukkan adanya penurunan setiap tahun.

Pemerintah Kabupaten Lembata berharap bahwa melalui forum ini, akan dihasilkan rekomendasi strategis, program yang terukur, dan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah untuk mencapai target nasional, yaitu 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Hal yang menjadi sorotan penting Asisten III adalah masalah perencanaan dan keakuratan data. “Aspek perencanaan harus kokoh dan berbasis data yang akurat. RPKD yang disusun pada hari ini harus menjadi panduan dan arah kebijakan daerah dalam lima tahun mendatang,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Lembata untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam upaya menanggulangi kemiskinan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Adv) .

Pewarta : floni

Editor: redaksi