Tokoh Publik ini Angkat Bicara Polemik Ijazah Presiden Joko Widodo Desak Instansi Polri Segera Hentikan Polemik Ruang Publik

Jakarta,  wartapers.com - Tokoh masyarakat Abednego Panjaitan mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera menuntaskan penyelidikan terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali ramai diperbincangkan di ruang publik.

Dalam keterangannya kepada awak media, Abednego menilai isu ijazah tersebut telah menimbulkan kegaduhan nasional dan berpotensi memecah belah masyarakat, terutama di media sosial yang dipenuhi perdebatan tajam antara pendukung dan pihak yang meragukan keaslian dokumen pendidikan Jokowi.

“Polri harus segera menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat sudah lelah dengan narasi yang sengaja digoreng untuk menyerang pribadi Presiden dan keluarganya. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi memang pernah kuliah di UGM,”

ujar Abednego Panjaitan di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

 Minta Penegakan Hukum Tegas terhadap Penyebar Fitnah

Abednego menegaskan, pihak-pihak yang terus menyebarkan tuduhan palsu seharusnya segera ditindak tegas. Menurutnya, lembaga penerbit ijazah dan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memberikan konfirmasi resmi bahwa Joko Widodo adalah alumnus sah kampus tersebut.

Ia pun menilai bahwa perdebatan ini bukan lagi soal fakta, tetapi sudah mengarah pada kampanye politik negatif untuk merusak reputasi keluarga Jokowi menjelang tahun politik.

“Kalau bukti dan kesaksian sudah jelas, apa lagi yang ditunggu? Polri sebaiknya bertindak tegas terhadap pihak yang dengan sengaja memproduksi fitnah ini. Masyarakat berhak atas kebenaran, bukan kebohongan yang dikemas dalam politik framming,” tegasnya.

 Soroti Politisasi dan Framming terhadap Keluarga Jokowi

Lebih lanjut, Abednego juga menilai bahwa polemik serupa terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan adanya pola serangan politik sistematis terhadap keluarga Presiden.

Ia menyebut isu ijazah hanyalah salah satu bentuk framing politik untuk mendeligitimasi keluarga Jokowi di tengah dinamika politik nasional.

“Kita lihat polanya sama: menyerang Jokowi, lalu menyeret nama Gibran. Padahal soal pendidikan Gibran juga sudah terbuka. Ini bukan upaya mencari kebenaran, tapi jelas upaya menjatuhkan,” ujarnya.

Menurut Abednego, fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian kelompok masih menggunakan isu pribadi untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap mantan Presiden dan keluarganya, meskipun masa jabatan Jokowi telah berakhir.

 Kritik Media yang Dinilai Memperkeruh Situasi.

Selain kepada aparat penegak hukum, Abednego juga mengkritik sebagian media arus utama yang dianggap ikut memperbesar polemik dengan menonjolkan sisi sensasional ketimbang klarifikasi resmi.

“Media mestinya menjadi penjernih, bukan pemantik. Banyak masyarakat bawah sudah muak dengan berita yang menggiring opini tanpa dasar. Media seharusnya membantu masyarakat memahami fakta, bukan memperkeruh keadaan,” tuturnya.

Ia pun menyerukan agar seluruh pihak kembali pada prinsip tabayun (klarifikasi) dan tanggung jawab informasi publik, terutama dalam menghadapi isu yang dapat memecah belah bangsa.

Dorongan Publik untuk Klarifikasi Tuntas.

Pernyataan Abednego sejalan dengan dorongan berbagai kalangan agar Polri dan instansi terkait segera menyampaikan hasil penyelidikan resmi untuk menghentikan spekulasi publik.

Beberapa akademisi menilai bahwa kepastian hukum dan kejelasan informasi terkait isu ijazah Jokowi dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan media.

“Abednego Panjaitan: Sudahi Fitnah Ijazah Jokowi, Polri Harus Tegas”

“Abednego Desak Polri Tuntaskan Polemik Ijazah Jokowi: Jangan Biarkan Negara Gaduh”

“Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Bermuatan Politik, Abednego Minta Polri Bertindak”

Pewarta: Martha 

Editor: redaksi