Menu Makan Bergizi di Desa Taddan Disorot, Diduga Jadi Ajang Bisnis Bukan Prioritas Kualitas dan Kuantitas

SAMPANG, wartapers.com  - Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, menu MBG yang disajikan di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dinilai tidak layak dan jauh dari standar gizi yang seharusnya. Kritik ini muncul setelah beredarnya sebuah video viral yang diunggah oleh seorang warga. Jumat 12/09/2025.

Dalam video yang beredar, menu yang ditunjukkan terdiri dari nasi, mi, dan lauk seadanya. Warga yang merekam video tersebut mengeluhkan bahwa menu tersebut tidak mencerminkan program "makan bergizi" dan tidak seimbang secara komposisi gizi. Kritikan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas dan pengawasan program di lapangan.

Berdasarkan informasi dari warga setempat, menu MBG yang dipermasalahkan itu disiapkan oleh Dapur MBG Gema Center Pamekasan, yang dikelola oleh seorang bernama Tedi. Seorang wali murid yang dikutip dalam video tersebut menyebutkan bahwa program ini terkesan menjadi "ajang bisnis" bagi pihak pengelola dapur, bukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Video tersebut mulai tersebar luas di media sosial, Respons cepat dari masyarakat menunjukkan bahwa isu kualitas program MBG menjadi perhatian serius, terutama bagi para orang tua yang mengkhawatirkan kesehatan anak-anak mereka.

Meskipun program MBG merupakan inisiatif nasional, implementasinya di tingkat daerah sering kali berbeda dan menimbulkan beragam masalah, seperti yang terjadi di desa ini.

Tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, menekan angka stunting, dan mendukung kesehatan generasi muda. Namun, jika menu yang disajikan tidak sesuai standar, tujuan mulia tersebut tidak akan tercapai. Alih-alih mendapatkan manfaat, para siswa justru mendapatkan menu yang tidak optimal, memicu kekecewaan dan kecurigaan bahwa ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari program ini.

Berbeda dengan apa yang disampaikan  siswa dan wali siswa yang merasa dirinya kecewa atas adanya program tersebut, dan ini pun bisa jadi tamparan keras terhadap pemerintah yang secara cuma-cuma berikan program yang terbilang diluar syarat standar menurut kualitas dan kuantitas. 

Mereka juga  menilai program ini hanya dijadikan ajang bisnis, pemenuhan gizi yang kurang maksimal, dan lebih mengejutkan lagi banyak siswa yang tidak mengkonsumsinya dengan alasan kurang memenuhi syarat gizinya. 

"  Awal pertama program ini berjalan di sekolah SD Taddan , banyak yang tidak dimakan ,  ayamnya basi, masak mau di makanan , terus tadi juga  banyak yang tidak dimakan hanya dimakan buah dan telurnya saja, " kata Siswa dengan nada kecewa. Jumat 12/09/2025. 

Terpisah, salah satu Wali murid juga berpesan pada anaknya,  jika hidangan MBG itu tidak layak di konsumsi hendaknya di dokumentasi karena ini menyangkut kesehatan, apalagi mereka masih anak-anak yang terbilang fisiknya masih rentan, dan program MBG ini syarat mudah adanya dugaan korupsi dan jangan dilanjutkan. 

"  Jika ada yang tidak layak dikonsumsi lebih baik bungkus bawa pulang , atau dokumentasi, lebih baik program ini di hentikan jika masih banyaknya aduan dari siswa dan wali siswa terkait ini, banyak  kejadian seperti mual sampai sakit perut , jadi kalau kiranya tidak layak jangan di sajikan, silahkan uji coba dulu sebelum diberikan sama mereka, jangan seenaknya tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas , apa jangan-jangan dijadikan ajang korupsi " ungkap Wali Murid. 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Dapur MBG Gema Center Pamekasan yang disebut dalam video belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi dari awak media juga belum berhasil.

Sementara itu, Sudarmanto, perwakilan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sampang, menyatakan bahwa pihaknya akan menanggapi setiap laporan dan keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi untuk perbaikan program di masa mendatang.Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat agar program pemerintah tidak disalahgunakan.

" Setiap laporan kami respon, kalau ada polemik dilapangan itu sebagai evaluasi untuk perbaikan, " kata Sudarmanto . 

Redaksi