Camat Blega Terkesan Membiarkan PKL Berjualan Di Atas Trotoar Depan Kantor Kecamatan Blega Bangkalan.
Bangkalan || wartapres.com - Kinerja Kecamatan Blega Diduga, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah warga menilai kepemimpinannya tidak mampu mengelola Tata Kecamtan Blega dengan baik, khususnya dalam penataan trotoar yang kini dikuasai pedagang kaki lima (PKL) dan jualan liar. Trotoar yang sejatinya dibangun sebagai jalur aman bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas, kini kehilangan fungsi utamanya. Kamis, 31 Juli 2025.
Pemerintah Kota Bangkalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk membangun dan memperbaiki trotoar di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan, termasuk Kecamatan Blega. Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik dari tujuan yang sangat baik itu.
Kini Sepanjang Jalan Raya depan Kantor Kecamatan Blega dan Jalan trotoar hampir seluruhnya dipadati PKL, kendaraan, pedagang bensin eceran, hingga kendaraan pickup yang digunakan untuk berjualan dan diparkir sembarangan di atas trotoar. Kondisi ini membuat trotoar tidak dapat diakses oleh pejalan kaki dan penyandang disabilitas.
Arkan seorang warga Blega mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia menyayangkan trotoar yang telah dibangun dengan biaya besar justru tidak dapat digunakan pejalan kaki guna menghindari lalu lalang kendaraan bermotor yang melintas.
“Kalau trotoar bersih, saya bisa jalan kaki melewati trotoar tersebut. Ini malah bikin macet dan boros BBM subsidi,” keluhnya warga setempat.
Lebih lanjut, arkan juga menuding Camat Blega melakukan pembiaran terhadap aktivitas PKL yang menggunakan trotoar secara ilegal. Ia bahkan menilai camat terkesan menutup mata terhadap maraknya perdagangan dijalan trotoar di wilayah tersebut. Hal ini melanggar perda No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
Masyarakat kini meminta pihak yang berwajib mendesak Bupati Bangkalan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pencopotan dari jabatannya sebagai Camat Blega. Selain karena dianggap gagal menertibkan PKL, camat juga dinilai lambat dalam merespons keluhan masyarakat. Yang bersangkutan terkesan tidak merespons hingga berita ini ditayangkan.
Pewarta : MK
Editor: redaksi
