KOLAKA,WARTAPERS.COM - Kendari, 24 Juni 2025 – Memasuki 100 hari kerja Gubernur Sulawesi Tenggara, sorotan tajam datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo (BEM UHO). Melalui Menteri Hukum dan HAM BEM UHO, Adil Mono Arso, pihaknya menyampaikan harapan besar agar Pemerintah daerah Sultra memberikan perhatian serius terhadap problematika hukum yang masih membelenggu sektor strategis di daerah, khususnya sektor pertambangan di pulau-pulau kecil dan pelayanan kesehatan yang masih memprihatinkan.
Menurut Adil Mono Arso, praktik pertambangan di pulau kecil di Sultra, seperti di Kabupaten Konawe Kepulauan dan Pulau Kabaena, menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Kami mendesak agar penegakan hukum tidak pandang bulu, serta pemerintah provinsi harus transparan dan akuntabel dalam pengawasan izin usaha pertambangan di wilayah-wilayah rentan ekologi tersebut,” ujarnya.
Tak hanya itu, BEM UHO juga menyoroti pelayanan kesehatan yang dinilai “mencekam” bagi masyarakat kecil. Banyak kasus pasien dalam kondisi darurat yang tidak segera ditangani karena alasan administratif dan finansial. “Kami minta Gubernur Sultra meninjau ulang sistem rujukan dan pelayanan gawat darurat di rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah. Hak atas kesehatan adalah hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi,” tegas Adil.
BEM UHO menyampaikan bahwa 100 hari kerja bukanlah akhir dari penilaian, melainkan pijakan awal untuk mengukur arah kepemimpinan. Pihaknya siap menjadi mitra kritis demi mendorong reformasi birokrasi dan keadilan hukum di Bumi Anoa.
PEWARTA : ASRIL WP
Editor ; Redaksi
