Bangkala || wartapers.com - Penanganan bencana di Kampung Sawah, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, menjadi sorotan tajam masyarakat. Sudah beberapa pekan berlalu sejak bencana terjadi, namun kehadiran Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan, dinilai sangat lamban dan tidak merata dalam menyalurkan bantuan.
Dari sekitar 21 warga yang terdampak, termasuk empat rumah yang mengalami kerusakan parah, hanya satu orang yang sejauh ini tercatat menerima bantuan material dari BPBD. Bantuan tersebut berupa 25 lembar asbes yang diberikan kepada Tosin, warga RT 04 RW 03, yang hingga kini masih tinggal di rumah beratapkan terpal. Penyerahan bantuan dilakukan pada Kamis, 24 April 2025, sekitar pukul 10.00 Wib pagi oleh petugas BPBD, Atmaja, dan disaksikan Ketua RT 04,Lurah Bancaran Sugiono.SH, Babinsa Koptu Agus, Pelda Sigit serta perangkat kelurahan lainnya.serta para masyarakat
“Saya tidak punya uang untuk perbaikan, jadi rumah hanya saya tutup dengan terpal waktu itu. Baru sekarang dapat bantuan,” ujar Tosin dengan nada lirih.
Namun yang membuat warga lain geram, mereka yang lebih dulu memperbaiki rumah secara mandiri justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Tak sedikit di antara mereka harus berutang demi membiayai perbaikan rumah, dengan harapan akan ada penggantian atau bantuan dari pemerintah. Harapan itu pupus seiring waktu, karena hingga kini tidak ada kejelasan ataupun pendataan ulang.
“Kenapa hanya satu orang yang dibantu? Kami juga korban, rumah kami rusak parah. Karena tidak sabar menunggu dan tidak tahan tinggal di reruntuhan, kami perbaiki sendiri. Tapi sekarang malah tidak dapat apa-apa,” keluh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang mekanisme dan keadilan dalam proses distribusi bantuan. Tidak adanya transparansi mengenai kriteria penerima bantuan membuat warga merasa dianaktirikan dan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Warga mendesak Pemkab Bangkalan, terutama BPBD, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan bencana. Jika tidak, bukan hanya rasa keadilan masyarakat yang terkoyak, tetapi juga kredibilitas pemerintah dalam menangani bencana patut dipertanyakan
Pewarta :MK
Editor: redaksi
